Siapa Sebenarnya Benny Wenda? Disebut Jubir TPNPB Sebagai Presiden

Wenda diadili pada tahun 2002 karena diduga memimpin prosesi demonstrasi kemerdekaan. Demonstrasi tersebut berubah menjadi kekerasan, dan pihak berwenang Indonesia menuduh mereka yang hadir membakar dua toko dan membunuh seorang polisi.

Baca juga: Hidup Bak di Kandang Harimau, Ammar Zoni Alami Tekanan Psikis di High Risk, Minta Sidang Offline

Baca juga: Jokowi Wajib Istirahat dan Tak Keluar Rumah, Batal Hadiri Kongres Projo di Jakarta

Wenda bersikukuh bahwa penangkapannya dan tuduhan terhadapnya bermotif politik, terjadi pada saat pihak berwenang melakukan tindakan keras terhadap para pemimpin gerakan kemerdekaan. 

Tindakan keras ini telah menyebabkan pembunuhan beberapa bulan sebelumnya terhadap tokoh terkemuka pro-kemerdekaan Theys Eluay.

Laporan media menyatakan bahwa Wenda menghadapi hukuman penjara 25 tahun jika terbukti bersalah. Dia juga diduga menjadi sasaran ancaman pembunuhan saat ditahan.

Wenda lolos dari penjara saat diadili. Dibantu oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat, ia melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Papua Nugini dan kemudian bertemu kembali dengan istrinya Maria di kamp pengungsi.

Beberapa bulan setelahnya dia dibantu oleh sebuah LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris dimana dia diberikan suaka politik.

Wajib Bersatu di Bawah Benny Wenda

Sebelumnya diberitakan Tribunjambi.com, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB), pada Jumat (1/11/2025) secara resmi mengeluarkan seruan mendesak yang berfokus pada persatuan kepemimpinan perjuangan kemerdekaan Papua. 

TPNPB menuntut pembubaran struktur pemerintahan sementara Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) dan pengakuan tunggal terhadap Benny Wenda sebagai presiden Bangsa Papua.

Seruan disampaikan Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom dan Kepala Staf Umum (KASUM) Mayor Jenderal Terryanuas Satto.

Hal itu dipicu oleh klaim situasi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Inti dari seruan TPNPB adalah tudingan bahwa penderitaan rakyat Papua saat ini, di tengah operasi militer Indonesia yang masif di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Paniai, diperparah oleh perpecahan dan dualisme di tingkat pemimpin politik.

TPNPB menuding ambisi dan ego para pemimpin telah menciptakan dualisme di ULMWP, yang menurut mereka, telah "menghancurkan perjuangan". Mereka menekankan bahwa mengutamakan kepentingan faksional sama dengan mengorbankan rakyat.

 “Situasinya semakin memburuk, oleh karena itu dengan paksa kami harus menyerukan kepada seluruh penduduk asli Papua agar kita merendahkan diri dan membuang ego, ambisi, dan kami harus bersatu untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua.”

Oleh karena itu, TPNPB secara resmi menyatakan kesiapan semua pejuang untuk bersatu, tetapi hanya di bawah satu komando.

Dalam langkah yang tergolong kontroversial, TPNPB mendesak semua pejuang Papua—baik diplomat, sayap militer, maupun pejuang sipil—untuk merendahkan diri dan duduk bersama adat istiadat demi bersatu.