KNPB: Presiden Prabowo Belum Tunjukkan Upaya Konkret Selesaikan Konflik di Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Komite Nasional Papua Barat atau KNPB melontarkan kritik keras terhadap satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kritik dengan memberi penilaian belum menunjukkan upaya konkret untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua melalui dialog damai.  

Kritik ini disampaikan di tengah desakan KNPB agar Pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer yang dinilai brutal dan melanggar hukum humaniter internasional. 

Desakan dan kritik tajam ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura, Papua, pada Selasa, 21 Oktober 2025. 

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menyatakan Papua saat ini berada dalam situasi darurat militer seiring dengan eskalasi konflik antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. 

KNPB secara spesifik menyoroti penggunaan bom fosfor, bom tanda melalui drone, dan serangan pesawat tempur oleh aparat militer Indonesia di berbagai wilayah konflik. 

Baca juga: Pelajar di Papua Tolak Makan Bergizi Gratis, Jubir KNPB Singgung Penjajah Datang dengan Dua Wajah

Baca juga: Siap Mundur! Sekda Jabar ke Dedi Mulyadi Jika Ngibul soal Dana Ngendap: Sebelum Bapak Berhentikan

Baca juga: Kabar gembira, Liburan Nataru Makin Hemat! Terbang Domestik Kelas Ekonomi, PPN Ditanggung Pemerintah

"Menurut kami tindakan tersebut tidak hanya melanggar Konvensi Munisi Klaster saja, tetapi juga membahayakan warga sipil dan merusak ekosistem hutan Papua," tegas Ogram. 

KNPB menilai pendekatan militer yang diterapkan pemerintah sangat brutal dan tidak manusiawi, yang pada akhirnya memperparah krisis kemanusiaan yang menimpa ribuan pengungsi.  

Wilayah-wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Maybrat, dan Teluk Bintuni disebut Ogram masih menghadapi tekanan konflik yang tinggi tanpa penanganan serius dari negara. 

Selain menyoroti operasi militer, KNPB juga mencatat sejumlah insiden kekerasan terbaru terhadap warga sipil. 

KNPB menyebut insiden penembakan terhadap empat warga sipil di Dogiyai pada 20 Oktober 2025, serta kematian 15 orang di Soanggama, Intan Jaya, yang diduga 12 di antaranya adalah warga sipil. 

Organisasi ini juga mengecam keras kekerasan terhadap seorang guru di Holuwon, Yahukimo, dan menolak tuduhan sepihak kepada warga sipil tanpa adanya bukti yang jelas. 

"Kami meminta tim investigasi internasional segera turun langsung ke wilayah konflik untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil," pinta Ogram, sambil mengutuk segala bentuk kekerasan dan mengajak seluruh masyarakat Papua bersatu melawan kekerasan negara dan menolak diam atas penderitaan rakyat. 

Kritik Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo 

Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, memperkuat pernyataan juru bicara.

Baca juga: TPNPB Klaim Habisi Agen Intelijen, Satgas Cartenz Sebut Korban Warga Sipil, Apa Kata Pengamat?

Baca juga: Dedi Mulyadi Kumpulkan Pejabat Jabar Usai Menkeu Purbaya Sebut Dana Ngendap di Bank: Bohong? Pecat!

Dia menegaskan konflik berkepanjangan di Papua telah memicu impunitas dan pengungsian besar-besaran yang hingga kini belum tertangani.