Analisis Politik Dejokowisasi dan Hubungan Prabowo-Jokowi Renggang Jelang Pemilu 2029

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan berubah jelang Pemilu 2029. 

Semuanya berawal dari pertemuan Prabowo dan Jokowi pada 4 Oktober 2025 lalu. 

Paparan analisis politik oleh pakar tengah ramai dibicarakan di media luar negeri.

Media The Strait Times membeberkan hasil pernyataan para analisis tentang hubungan Presiden RI, Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengapa hubungan Prabowo-Jokowi diprediksi bakal renggang?

Hubungan keduanya yang saat ini menyatakan diri sebagai sahabat itu diprediksi bakal renggang jelang Pemilu selanjutnya, yakni Pemilu 2029.

Media pemberitaan asal Singapura ini menyorot pertemuan Prabowo dan Jokowi pada 4 Oktober 2025 lalu sebagai sinyal politik ke depan.

Meski tidak ada pernyataan resmi yang merinci isi pembicaraan, pertemuan tersebut dinilai sarat muatan politik dan memperbarui perhatian terhadap dinamika hubungan mereka.

Pertemuan dua jam itu berlangsung di tengah isu reshuffle Kabinet dan tuduhan pemalsuan ijazah yang menimpa Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa analis menilai pertemuan tersebut sebagai langkah Jokowi untuk mencari jaminan politik dari Prabowo agar posisinya tidak semakin terjepit.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa hubungan keduanya masih saling membutuhkan.

"Pak Prabowo akan tetap meminta nasihat dari Pak Jokowi demi menjaga stabilitas politik hingga setidaknya tahun 2028," ujarnya, diberitakan The Straits Times.

Di sisi lain, langkah Prabowo mengganti sejumlah pejabat yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, seperti Budi Arie Setiadi dan Hasan Nasbi, memunculkan istilah “dejokowisasi” di media lokal.

Namun, analis politik Wasisto Raharjo menilai perombakan tersebut bukan bentuk balas dendam politik.

“Perombakan itu dilakukan secara profesional. Mereka yang dicopot adalah yang berkinerja buruk atau memiliki masalah hukum,” katanya.

Prabowo juga diketahui menciptakan posisi baru di militer.

Seperti wakil panglima angkatan darat dan wakil panglima TNI, yang dinilai sebagai penyeimbang terhadap tokoh-tokoh militer yang dekat dengan Jokowi.

Langkah itu dianggap sebagai strategi untuk memperkuat kontrol pemerintahan Prabowo.

Analis politik Made Supriatna menyebut penurunan pengaruh Jokowi di panggung nasional sebagai hal yang wajar.

“Tidak mungkin Prabowo membiarkan ada kekuatan lain yang tak bisa ia kendalikan dalam pemerintahannya,” ujarnya dalam podcast Kanal SA.

Ia juga menyinggung isu pencabutan ijazah sebagai salah satu faktor yang memperlemah posisi Jokowi.

Menjelang Pemilu 2029, spekulasi politik mulai mengemuka. 

Meskipun belum ada kepastian apakah Prabowo akan kembali mencalonkan diri, dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran masih menjadi tanda tanya.

“Jika Gibran tidak menunjukkan kinerja yang kuat, Prabowo bisa saja mencari calon wakil presiden lain yang lebih menarik,” kata Agung Baskoro.

Sementara itu, media lokal melaporkan kemungkinan Jokowi akan mendukung putranya sebagai calon presiden pada 2029, mengingat dirinya tidak dapat mencalonkan diri kembali sesuai konstitusi.

Hubungan Prabowo dan Jokowi sendiri telah mengalami pasang surut, dari sekutu politik, menjadi rival dalam dua pemilu, hingga kembali bersatu dalam Kabinet pasca Pemilu 2019.

Pertemuan terbaru mereka menjadi penanda bahwa meski dinamika politik terus berubah.

Komunikasi antara dua tokoh penting bangsa ini tetap berlangsung, dengan kepentingan stabilitas nasional sebagai latar belakang utama.

Soal Dua Periode

Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara terbuka menginstruksikan para relawannya untuk mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025).

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ujar Jokowi.

Instruksi ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.

Anak dari Megawati Soekarnoputri itu menilai bahwa pembicaraan mengenai Pemilu 2029 masih terlalu dini.

Itu mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran belum genap satu tahun berjalan.

“Pemilu masih jauh,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan mengutamakan kerja sama lintas pihak dalam membangun bangsa.

“Jadi yang penting bagaimana kita bahu-membahu bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara,” tandasnya.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo maupun Gibran terkait rencana pencalonan ulang. 

Namun, arahan Jokowi kepada relawan dinilai sebagai sinyal politik awal yang bisa memengaruhi dinamika elektoral ke depan.

Instruksi Jokowi juga menandai pergeseran peran relawan yang sebelumnya aktif dalam mendukung dirinya selama dua periode kepresidenan. 

Kini, mereka diarahkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 dan mempersiapkan dukungan lanjutan.

Wacana dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran masih berada dalam ranah opini politik dan belum masuk tahap formal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengeluarkan jadwal resmi tahapan Pemilu 2029, dan partai-partai belum menyatakan sikap terkait pencalonan mendatang.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Media Luar Negeri Sampaikan Analisis Pakar, Hubungan Prabowo-Jokowi Akan Berubah Jelang Pemilu 2029

Baca juga: Jokowi Diminta Bertanggung Jawab Usai Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

Baca juga: Sosok Ahrie Sonta, Mantan Ajudan Kapolri dan Prabowo yang Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Satu