Berita Nasional
Utang Indonesia Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya: Masih Aman, Singgung Jerman Hingga AS
Nominal utang Pemerintah Indonesia hingga akhir Juni 2025 tercatat telah mencapai angka fantastis, yakni Rp9.138,05 Triliun.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
TRIBUNJAMBI.COM - Nominal utang Pemerintah Indonesia hingga akhir Juni 2025 tercatat telah mencapai angka fantastis, yakni Rp9.138,05 Triliun.
Angka yang membuat publik terhenyak ini sontak mendapat respons tegas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu Purbaya menjamin bahwa meski nominalnya besar, posisi utang Indonesia masih berada di level yang sangat aman.
Purbaya meminta publik berhenti melihat utang hanya dari nilai absolutnya, melainkan harus membandingkannya dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa utang senilai Rp9.138 triliun itu setara dengan 39,86 persen terhadap PDB.
Angka ini, menurut Menkeu Purbaya, menjadi indikator utama posisi aman Indonesia.
"Ini kan Rp9.000 Triliun itu sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB, kan? Jadi dari standar ukuran internasional, itu masih aman," ujar Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, dikutip Sabtu (11/10/2025).
Ia menggunakan analogi penghasilan individu untuk menjelaskan konsep ini:
"Utang saya Rp1 juta itu sama dengan pendapatan saya sebulan, tapi untuk dia (Sekjen) Rp1 juta itu cuma 1 perseratus dari pendapatannya. Dia aman dan bayarnya gampang, saya nggak bisa bayar mungkin atau susah membayar hutangnya."
Baca juga: Satgas BLBI Bikin Gaduh: Menkeu Ingin Bubarkan, Mahfud MD Ungkap Pemulihan Rp40,8 T
Baca juga: Dua Wanita Tagih Utang lalu Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kebun Sawit
Baca juga: Detik-detik Tragis Serangan Diduga KKB Papua Berujung Kematian Guru di Yahukimo, Tewas Dianiaya
Purbaya menekankan, aman atau tidaknya utang diukur dari kemampuan ekonomi negara (PDB) untuk menanggungnya, bukan hanya nominal.
Utang Amerika Serikat Hingga 250 Persen PDB
Untuk meredam sentimen negatif, Menkeu Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara-negara maju yang jauh lebih tinggi.
"Acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya," tegasnya.
Purbaya mencontohkan:
- vJerman dan banyak negara Eropa memiliki utang di atas 80 persen, bahkan ada yang mencapai 100 persen dari PDB.
- Amerika Serikat memiliki utang lebih dari 100 persen dari PDB.
- Jepang bahkan mencatatkan utang 250 persen lebih dari PDB.
Baca juga: Pesan Menkeu Purbaya ke Lulusan S1: Nggak Usah Takut Cari Kerja, Siapkan 100 Ribu Lowongan Magang
Baca juga: Gigit Jari Ammar Zoni Kini Diisolasi, Hak Bebas Bersyarat Dicabut, Diduga Edarkan Narkoba dari Rutan
"Kita aman, masih di bawah 40. Jadi dengan standar itu kita aman... kita cukup prudent (hati-hati)," pungkas Purbaya.
Komitmen Prudent: Kurangi Utang, Kontrol Belanja
Meskipun dalam posisi aman, pemerintah berjanji akan berupaya mengurangi penerbitan utang semaksimal mungkin dan memastikan penggunaannya efektif.
"Kedepan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong," sambung Purbaya.
Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa rasio utang 39,86 persen terhadap PDB masih jauh di bawah batas aman yang ditetapkan UU Keuangan Negara, yakni 60 persen PDB.
Utang Rp9.138 triliun per Juni 2025 ini didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun, sementara sisanya adalah pinjaman sebesar Rp1.157,18 triliun. Pemerintah memastikan setiap utang dilakukan secara "hati-hati, secara terukur dan dalam batas kemampuan."
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Aksi Remaja Bersenjata Tajam Gegerkan Jambi Timur, 9 Orang Diamankan
Baca juga: Tabrakan Maut di Simpang Rimbo Jambi, Ini Identitas Korban
Baca juga: Detik-detik Tragis Serangan Diduga KKB Papua Berujung Kematian Guru di Yahukimo, Tewas Dianiaya
Baca juga: Ketemu Deputi BPJS Ketenagakerjaan, Wako Jambi Diskusi Peningkatan Cakupkan BPJS untuk Warga Rentan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.