Jenderal Purn Polri Ingatkan Kapolri Soal Kekuasaan Absolut: Jangan Seperti Dewa Pencabut Nyawa

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Pol (Purn) Napoleon Bonaparte secara blak-blakan melontarkan kritik tajam terhadap model kepemimpinan dan kewenangan Kapolri yang dinilainya terlalu besar.

Ia menegaskan, tanpa pembatasan kekuasaan di puncak, upaya reformasi Polri tidak akan pernah efektif.

Dalam seminar nasional bertajuk “Ke Arah Mana Reformasi Kepolisian Saat Ini?” pada Rabu, 8 Oktober 2025, Napoleon menyebut kultur hierarki yang kaku telah mematikan inisiatif perubahan dari tingkat bawah.

Menurut Napoleon, akar masalah reformasi Polri terletak pada kekuasaan absolut yang dimiliki Kapolri, yang sayangnya tidak disertai mekanisme kontrol yang kuat.

"Reformasi polisi ini yang bagus, tapi harus dimulai dari puncak, dari atas. Karena saya yakin, dari bintang tiga ke bawah, semuanya takut sama Kapolri dan tidak mau bertentangan,” ujar Napoleon.

Ia secara tegas meminta agar ada regulasi yang membatasi kewenangan pimpinan Korps Bhayangkara.

"Buatlah ketentuan membatasi kewenangan Kapolri ini. Jangan lagi seperti dewa pencabut nyawa, seperti yang selama ini kita lakukan," tegasnya.

Napoleon menambahkan bahwa banyak perwira di tingkat menengah ke bawah sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk melakukan perubahan, namun terhalang oleh rasa takut terhadap atasan.

Baca juga: Presiden Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Kapolri Buat Tim Transformasi, Apa Bedanya?  

Baca juga: Detik-detik Ari Lasso Bentak Dearly Djoshua Berkali-kali Viral, Wajah Sabar Sang Kekasih Disorot

Baca juga: SPBU Terancam Ditutup Jika Masih Layani Solar di Kota Jambi, Hanya 7 SPBU Ini yang Dapat Izin

Ia menyebut, "Bintang tiga ke bawah itu banyak yang ingin berubah, tapi mereka takut. Reformasi tidak akan jalan kalau takut sama atasan sendiri."

Purnawirawan jenderal tersebut bahkan memberikan dukungan keras kepada Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana (Kalemdiklat Polri sekaligus Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri) agar berani mendobrak struktur yang ada.

"Lanjutkan perjuangan. Gaspol, Pak Chryshnanda anda sebentar lagi pensiun sama seperti saya, jadi gaspol Pak, jangan malu malu kucing. Hajar!" pungkas Napoleon.

Lantas, siapa sebenarnya Napoleon Bonaparte?

Napoleon Bonaparte, M.Si., adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang menduduki jabatan penting terakhir sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri.

Ia dikenal luas oleh publik karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus besar yang menyita perhatian nasional:

Kasus Suap Red Notice Djoko Tjandra (2020):

Napoleon terbukti menerima suap dengan total USD 350.000 dan SGD 200.000 (sekitar Rp6,1 miliar) demi menghapus nama terpidana korupsi Djoko Tjandra dari daftar red notice Interpol.