Prabowo Disebut Tak Ada Nyali untuk Ganti Kapolri, Isu Teddy Lebih Dekat dengan Petinggi Polri Heboh

"Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebutkan telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Desakan dilakukan pergantian Kapolrisebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa, terkait insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob, akhir Agustus lalu.

Oleh para 'penuntutnya', Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Sampai saat ini anggota DPR belum mendapatkan informasi soal adanya surat presiden (surpres) 

 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (13/9/20225).

Tanggapan Pengamat Politik

Terkait klarifikasi pemerintah soal rumor pergantian Kapolri merupakan langkah politik yang tepat. Hal ini diungkap oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.  Menurutnya ini bisa menjaga stabilitas nasional. 

Menurutnya, isu yang beredar tanpa dasar hukum berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap institusi Polri serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025) malam.

Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik.