Reaksi Istana Soal Video Presiden Prabowo di Bioskop Viral: Hal Lumrah dan Tidak Melanggar Aturan

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah video yang menampilkan pencapaian program kerja Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial setelah diputar di beberapa bioskop sebelum film dimulai. 

Pemutaran video ini memicu beragam reaksi warganet, membuat Istana angkat bicara.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan penggunaan media publik untuk menyampaikan informasi bukanlah hal yang aneh. 

Ia menilai pemutaran video itu wajar dan tidak ada aturan yang dilanggar, selama tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Tentunya sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan, keindahan, maka penggunaan media-media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu sebuah hal yang lumrah,” ujar Prasetyo pada Minggu (14/9/2025), seperti dilaporkan jurnalis KompasTV, Cindy Permadi.

Video berdurasi pendek itu menampilkan cuplikan kegiatan Presiden Prabowo Subianto saat berinteraksi dengan masyarakat dan anak-anak. 

Selain itu, video tersebut juga memaparkan sejumlah data dan pencapaian program pemerintah di bawah kepemimpinannya.

Beberapa poin yang disorot dalam video tersebut adalah:

Baca juga: Viral Istri Kades Curiga Suami Selingkuh dengan Mahasiswi KKN Berakhir Damai

Baca juga: Siapa Jenderal Pilihan Presiden Prabowo? Ini Sosok dan Profil 4 Calon Kuat Pengganti Kapolri Listyo

Baca juga: Serangan Udara Israel Kembali Gempur Gaza: Rumah Hancur, Warga Sipil Jadi Korban

- Produksi beras nasional mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025.

- Ekspor jagung perdana sebanyak 1.200 ton pada tahun 2025.

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20.000.000 penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

- Peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih.

- Pembukaan 100 Sekolah Rakyat.

Video ini pertama kali menyebar di platform Instagram dan TikTok, salah satunya diunggah oleh akun populer @catatanfilm. 

Reaksi publik pun beragam, mulai dari dukungan hingga pertanyaan mengenai etika penggunaan ruang publik untuk konten pemerintah.