Reformasi Polri dan Isu Prabowo Ganti Kapolri yang Kian Santer: Empat Nama Mencuat

Meski kabar tersebut beredar luas, pimpinan DPR RI menegaskan hingga kini belum ada surat resmi dari Istana terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pernyataan serupa juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Ia menegaskan belum ada informasi resmi mengenai surpres tersebut.

“Iya, kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri.

"Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” kata Nasir.

Menurut Nasir, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah jelas diatur undang-undang, yakni merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

“Dari undang-undang kan menyebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu kan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

"Jadi, kalaupun ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Terkait isu sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri, Nasir juga memberi tanggapan.

“Begitu juga nama-nama yang menyebar. Katanya ada inisial D, ada inisial S.

"Kita nggak ngerti juga itu siapa kan. Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kita nggak ngerti,” ucapnya.

Ia menekankan, hingga kini DPR belum memperoleh validasi resmi mengenai hal tersebut.

“Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,” tegas Nasir.

Muncul Sejumlah Nama