Berita Nasional

UU Tipikor Dianggap Palugada, MK Sebut Bisa Jerat Penjual Ketoprak hingga Pecel Lele

Tayang: Selasa, 9 September 2025 13:46 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

UU Tipikor Dianggap Palugada, MK Sebut Bisa Jerat Penjual Ketoprak hingga Pecel Lele

Tribunnews

SIDANG MK - Sidang perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025 berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menjadi sorotan. Dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Konstitusi Arsul Sani mengibaratkan UU Tipikor ini sebagai palugada.

Baca Selanjutnya:

Tragedi Siswa SMP Bunuh Dainuro, Korban Dihujani Tusukan Senjata Tajam

TRIBUNJAMBI.COM - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kembali menjadi sorotan.

Dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Konstitusi Arsul Sani mengibaratkan UU Tipikor ini sebagai palugada.

Adapun akronim palugada yakni apa yang lu mau, gue ada.

Hal itu disebut lantaran cakupannya terlalu luas.

Bahkna berpotensi menjerat tindak pidana di luar korupsi.

Menurut Arsul, saking luasnya cakupan pasal-pasal dalam UU Tipikor, bahkan perbuatan sederhana seperti mencuri uang negara di gedung MK atau tindakan pedagang kaki lima bisa masuk dalam jerat hukum korupsi.

"UU Tipikor ini kan seperti palugada yang bisa memalu semua kejahatan... ada orang mencuri di MK, yang dicuri itu uang negara, itu bisa ditipikorkan. Karena memang Pasal 2 demikian luas," ujar Arsul dalam sidang di MK, Selasa (9/9/2025).

Kekhawatiran ini langsung ditanggapi oleh perwakilan pemerintah, Plt. Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana.

Ia menyadari pandangan yang menyebut UU Tipikor sebagai "all embracing act" atau undang-undang yang menjaring semua perbuatan.

Namun, Asep menegaskan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum melakukan penindakan secara selektif.

"Tapi kami sangat selektif, tidak semua kemudian... tidak mungkin kami mentipikorkan penjual ketoprak di pinggir jalan dengan UU Tipikor, nggak mungkin," tegas Asep.

Dia juga mencontohkan, kasus pencurian uang lebih tepat dikenakan Pasal 362 KUHP, bukan langsung Pasal korupsi.

Pandangan Hakim Arsul Sani diperkuat oleh argumen ahli dalam sidang uji materi terpisah. Pada Rabu (18/6/2025), mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah, menyampaikan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor memicu problematik serius karena tafsirnya yang terlalu luas.

Chandra memberikan contoh ekstrem yang memancing perhatian: seorang penjual pecel lele di trotoar berpotensi dianggap melakukan korupsi.

Alasannya, penjual itu termasuk "setiap orang" yang melakukan perbuatan "melawan hukum" dengan menempati fasilitas publik.

Perbuatan itu bisa dianggap "memperkaya diri sendiri" dan secara tidak langsung "merugikan keuangan negara" karena membuat trotoar rusak.

Sorotan terhadap UU Tipikor ini muncul dalam serangkaian sidang uji materi yang diajukan oleh terpidana korupsi. Salah satunya, perkara Nomor 123/PUU-XXIII/2025, yang diajukan oleh Adelin Lis.

Kuasa hukum Adelin, Deni Daniel, berargumen bahwa kliennya dipidana korupsi padahal perbuatannya —pelanggaran UU Kehutanan— seharusnya tidak masuk dalam UU Tipikor.

Menurut Deni, unsur "merugikan keuangan negara" dipaksakan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, padahal tidak ada "klausul jembatan" yang menyatakan pelanggaran di undang-undang lain sebagai tindak pidana korupsi.

Situasi ini, menurut para pemohon dan ahli, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas hukum pidana yang mengharuskan perumusan delik harus jelas, tidak ambigu, dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi (lex certa dan lex stricta).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News