Sosok Salsa Bikin Ahmad Sahroni Ciut Ditantang Debat Soal Gaji DPR, Mahasiwa Prestasi di UGM

Salsa merasa terdorong untuk bersuara karena pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut orang-orang yang menuntut pembubaran DPR sebagai “tolol” telah memicu kemarahan dan kepedulian publik, termasuk dirinya.

Ia menilai DPR sering bersikap defensif terhadap fasilitas dan tunjangan, tapi kurang terlihat galak dalam menyuarakan kinerja dan hasil nyata untuk rakyat.

Salsa menantang debat Ahmad Sahroni melalui akun instagramnya @salsaer.

"Yang ngatain rakyat tolol, sini aku tantang debat kamu @ahmadsahroni88 dari partai @official_nasdem . Kita buktikan siapa yang sebenernya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat! 

Kita pilih juri debat profesional kalo bisa yg internasional, disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Berani? Bertanggung jawab sama kata2 kamu ngatain bos yang bayar gaji kamu “tolol”. Namanya gak tau diri, duitnya diembat, dikatain, manusia maruk bin gak tau diri," kata dia. 

Sedangkan Ahmad Sahroni melalui akun instagramnya @ahmadsahroni88 mengaku tidak akan meladeni orang yang mengajaknya debat.

Ia mengaku ingin bertapa terlebih dahulu.

"Ane gak akan ladenin org yg ajak debat ane, ane mau bertapa dl bia pinter krn ane masih bloon. ane ini masih bego," tulis dia di unggahan Instgramnya.

Ia juga sempat mengunggah foto Salsa yang sedang berbicara di media televisi.

"Jauh yah ibu ini ... lg Lomba debat di denmark yah ?? selamat ya bu ssmoga debat nya menang dan terus menang... Ibu juara dan juaraa," tulisnya.

Sementara itu, Ahmad Sahroni menegaskan pernyataannya soal “orang tolol sedunia” bukan ditujukan kepada masyarakat secara umum, melainkan pada pola pikir pihak-pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan begitu saja hanya karena isu gaji dan tunjangan.

“Kan gue tidak menyampaikan bahwa masyarakat yang mengatakan bubarkan DPR itu tolol, kan enggak ada,” kata Sahroni, dikutip Kompas.com, Selasa (26/8/2025).

“Bahasa tolol itu bukan pada obyek masyarakat, tapi pada logika berpikir yang menganggap DPR bisa bubar hanya karena gaji dan tunjangan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pembubaran DPR justru bisa melemahkan sistem demokrasi Indonesia.

Menurut Sahroni, DPR tetap dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Emang setelah bubar DPR, siapa yang mau jalankan pengawasan? Kalau presiden pegang kekuasaan penuh tanpa DPR, justru bahaya,” kata dia.