Pede Tanpa Bawa Berkas, Bupati Pati Sudewo Akhirnya Diperiksa KPK Soal Suap Kemenhub

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pengusutan yang dilakukan KPK itu dengan memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi.

Dia yang mengenakan kemeja batik itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.47 WIB.

Bupati yang belakangan jadi perbincangan ini tampak tenang.

Namun dia irit bicara saat disambut awak media.

Saat ditanya mengenai kehadirannya, Sudewo hanya memberikan jawaban singkat.

"Memenuhi panggilan," ujarnya, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sikap tenang Sudewo semakin terlihat ketika ia ditanya perihal berkas yang dibawanya untuk pemeriksaan.

"Tidak ada berkas," jawabnya santai.

Baca juga: Bupati Pati Tutupi Wajah Pakai Masker ke Gedung KPK, Sudewo Diperiksa Kasus Suap di Kemenhub

Baca juga: Besok Buruh Bakal Aksi di Gedung DPR dan Istana Presiden, Bawa 4 Tuntutan: Ada Upah dan Pajak

Baca juga: Akun IG Istri Dwi Hartono, Crazy Rich Rimbo Bujang Hilang, Dihapus Pasca Terungkap Otak Pembunuhan?

Sikapnya ini terbilang tak biasa, mengingat saksi yang dipanggil KPK sering kali membawa dokumen atau berkas penting.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Sudewo memang sangat yakin atau memang tidak ada dokumen yang perlu ia bawa?

Selain kasus suap, Sudewo juga tengah menjadi sorotan publik akibat kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang memicu protes besar.

Protes tersebut bahkan sampai pada pengiriman surat warga Pati ke KPK, mendesak agar kasus ini diselidiki.

Ketika awak media menanyakan tanggapannya mengenai aksi warga, Sudewo kembali menjawab singkat. "Semoga baik-baik saja," katanya seraya bergegas menuju meja registrasi.

Pemeriksaan Sudewo hari ini menjadi momen penting bagi KPK untuk mendalami dugaan aliran dana commitment fee proyek pembangunan jalur kereta api yang diduga mengalir ke kantongnya. '

Di sisi lain, sikap Sudewo yang terkesan "pede" tanpa membawa berkas dan jawaban singkatnya menambah misteri seputar kasus yang menjeratnya, di tengah desakan publik yang menuntut pertanggungjawaban. 

Tutupi Wajah Pakai Masker ke Gedung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Baca juga: Aksi Protes Unik Warga Pati: Datangi Kantor Pos, Kirim 2.500 Surat ke KPK

Baca juga: 3 Klaster Peran 15 Tersangka Pembunuhan Kacab Bank Diotaki Crazy Rich Rimbo Bujang Dwi Hartono

Hari ini, KPK memanggil Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi.

Sosok yang belakangan menjadi sorotan itu terlihat tiba di Gedung Merah Putih Lembaga Antirasuah itu sekitar pukul 09.47 WIB, Rabu (27/8/2025). 

Dia datang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat.

Mantan anggota DPR RI ini tampak berusaha menutupi wajahnya dengan masker putih. 

Masker tersebut sempat ia lepas sebentar saat melakukan registrasi, lalu langsung dipakainya kembali.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Sudewo merupakan penjadwalan ulang atas permintaan yang bersangkutan. 

Seharusnya, Sudewo diperiksa pada Jumat (22/8) pekan lalu, namun ia tidak hadir karena alasan agenda lain.

"Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus," kata Budi pada Selasa (26/8).

Nama Sudewo diduga terlibat dalam pusaran korupsi ini setelah KPK menemukan indikasi bahwa ia menerima aliran dana terkait proyek jalur kereta. 

Budi Prasetyo mengatakan, "Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta."

Selain kasus ini, sosok Sudewo belakangan menjadi sorotan publik akibat kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kenaikan PBB-p2 itu memicu protes besar dari warga Pati. 

Meskipun Sudewo telah menganulir kebijakan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf, massa tetap menuntutnya untuk mundur dari jabatannya.

Pemeriksaan hari ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap di Kemenhub, di tengah desakan publik agar ia bertanggung jawab atas kebijakan kontroversialnya di Pati.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kekayaan Andriansyah, Wakil Ketua DPRD Lahat periode 2024-2029, Hartanya Rp1 M

Baca juga: Besok Buruh Bakal Aksi di Gedung DPR dan Istana Presiden, Bawa 4 Tuntutan: Ada Upah dan Pajak

Baca juga: Sosok Bripda MA Lempar Helm ke Pelajar hingga Jatuh dari Motor, Kini Koma di RS: Kepalanya Pecah

Baca juga: 21 Adegan Sadis Diperagakan dalam Rekonstruksi Pembunuhan 2 Brimob di Nabire Oleh KKB Papua