THR ASN di Jambi Belum Cair hingga Hari Ini

Namun, aturan tersebut juga memiliki "katup penyelamat" bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala teknis atau administratif. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

"Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Tunjangan Hari Raya."

Landasan hukum utama yang mengatur pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas untuk ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan pada tahun ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

Baca juga: Sopir dan Pemudik Jebol Penyekatan Tol Sebapo Jambi Viral, Sempat Debat

Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden pada awal Maret 2026 sebagai payung hukum nasional. 

Untuk teknis pelaksanaannya, aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026: Mengatur petunjuk teknis (juknis) pembayaran yang bersumber dari APBN (pusat).

Peraturan Kepala Daerah (Perkada): Seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota/Bupati (Perwal/Perbup) untuk ASN yang gajinya bersumber dari APBD (daerah).

Poin Penting dalam PP No. 9 Tahun 2026

Waktu Pencairan: Sesuai Pasal 14, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya.

Klausul Keterlambatan: Jika belum dapat dibayarkan tepat waktu karena kendala teknis, THR tetap dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya tanpa menghilangkan hak penerima.

Komponen: Meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tunjangan kinerja (tukin) atau TPP sesuai kemampuan fiskal daerah. (*)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Lebaran Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Berbeda, Prediksi BRIN 21 Maret

Baca juga: Jadwal Operasional Terbatas Bank Jambi pada Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri 2026