Bakri Dorong Daerah Maksimalkan Dana APBN untuk Infrastruktur

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri, menyebut keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama pembangunan di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Batang Hari.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja masa reses persidangan IV Tahun Sidang 2025 - 2026 di Provinsi Jambi,Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini turut menyasar beberapa kabupaten, termasuk Batang Hari, guna menyerap aspirasi masyarakat.

Ia mengatakan, kondisi fiskal daerah saat ini relatif terbatas sehingga diperlukan upaya aktif dari pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

"Pada saat ini anggaran di daerah memang sangat minim. Oleh sebab itu, saya mengajak para bupati untuk melakukan pendekatan agar bisa mendapatkan anggaran dari APBN," katanya. 

Menurutnya, sejumlah program pembangunan di daerah berpeluang mendapatkan dukungan dari APBN, terutama pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan Komisi V DPR RI.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat beberapa program seperti pembangunan jalan, irigasi, hingga kegiatan infrastruktur dasar lainnya berpotensi memperoleh alokasi anggaran pusat.

"Seperti jalan yang tadi dipaparkan, dalam waktu dekat akan ada dukungan anggaran APBN. Selain itu ada juga program irigasi dan program lain dari pemerintah pusat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran APBD, melainkan harus aktif mencari peluang pendanaan dari pusat.

"Jangan berhenti karena minimnya anggaran daerah. Kita harus berupaya bagaimana mendapatkan anggaran APBN," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat di DPR RI, dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar anggaran pusat dapat masuk ke daerah secara maksimal.

"Saya sebagai anggota DPR RI akan terus mengupayakan agar anggaran pusat bisa masuk ke daerah semaksimal mungkin," tambahnya.

Ia juga mengakui berbagai keluhan masyarakat terkait pembangunan masih cukup banyak dan belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, menurutnya, upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya dapat mengandalkan APBD.

"Keluhan masyarakat pasti banyak dan tidak akan pernah selesai. Tapi kita upayakan tidak hanya dari APBD, melainkan juga melalui APBN, karena itu adalah hak daerah," pungkasnya. (Tribunjambi.com/Khusnul Khotimah)

Baca juga: Sekda Batang Hari: Reses DPR RI Momentum Usul Infrastruktur

Baca juga: Bupati Batang Hari Hadiri Halalbihalal Perantau Sumbagsel di Griya Agung Palembang