Pemkab Batang Hari Tunggu Realisasi Janji DPR RI Soal Dukungan Anggaran Pusat

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Pemerintah Kabupaten Batang Hari menunggu realisasi dukungan anggaran dari DPR RI ke pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah yang masih tertunda.

Hal itu disampaikan Sekda Batang Hari Mula P. Rambe saat kunjungan kerja masa reses Anggota Komisi V DPR RI di daerah tersebut, Senin (27/4/2026).

Ia menilai momentum reses menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan kepada pemerintah pusat.

“Kami tentu sangat bahagia karena dapat menyampaikan langsung aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah dalam momentum reses ini,” katanya.

Menurutnya, sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan program pusat menjadi kunci percepatan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur.

“Momentum hari ini sangat penting untuk menyinambungkan perencanaan pembangunan ke tingkat pusat,” ujarnya.

Pemkab Batang Hari berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan, melainkan dapat diperjuangkan hingga terealisasi dalam bentuk anggaran APBN.

“Kami berharap Pak Bakri sebagai perwakilan kami dapat menyerukan kebutuhan daerah ini di pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI A. Bakri mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama pembangunan.

Ia menyebut kondisi fiskal daerah yang minim menuntut pemerintah daerah untuk lebih aktif mengakses dukungan dari pemerintah pusat.

“Pada saat ini anggaran di daerah memang sangat minim. Oleh sebab itu, saya mengajak para bupati untuk melakukan pendekatan agar bisa mendapatkan anggaran dari APBN,” katanya.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan di daerah berpeluang mendapatkan dukungan APBN, khususnya di sektor infrastruktur.

Program tersebut mencakup pembangunan jalan, irigasi, hingga infrastruktur dasar lainnya.

“Seperti jalan yang tadi dipaparkan, dalam waktu dekat akan ada dukungan anggaran APBN. Selain itu ada juga program irigasi dan program lain dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan APBD.