TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Suasana pascaaksi unjuk rasa warga Desa Pulau Pandan terhadap proyek PLTA Kerinci makin mencekam.

Sejumlah pendemo mengaku mendapat ancaman akan ditangkap jika tetap bersuara menentang kebijakan yang mereka nilai merugikan masyarakat.

“Sudah banyak warga diperingatkan, kalau masih ikut demo siap-siap ditangkap,” ungkap salah seorang warga, Minggu (24/8/2025).

Hal itulah ungkapnya, membuat warga sudah tidak ada lagi menggelar aksi unjuk rasa.

Baca juga: Pengunjuk Rasa PLTA Kerinci Tahu-tahu Bubar lalu Blokade Jalan Nasional di Desa Pulau Pandan

"Tidak ada demo lagi, masyarakat diburu sekarang pada ketakutan. Kami tidak bisa ngumpul lagi," sesalnya.

Lanjutnya, mengenai tujuh orang warga yang telah diamankan hingga saat ini masih belum dilepaskan.

 Informasi beberapa warga diminta untuk hadir sebagai saksi jaminan.

"Belum dilepaskan. Kami termasuk saya disuruh hadir sebagai saksi penjaminan 7 orang itu," katanya.

Sementara itu ancaman ini membuat warga menilai ada upaya sistematis untuk membungkam suara kritis.

Padahal, demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Baca juga: Meski Didemo Warga Pulau Pandan, Proyek PLTA Kerinci Tetap Jalan

“Kalau aspirasi kami tidak boleh disampaikan, lalu di mana keadilan? Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan malah menakut-nakuti,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait isu ancaman penangkapan ini.

Namun masyarakat mendesak agar aparat tidak berpihak dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

“Jangan ada teror. Jangan ada kriminalisasi. Kami hanya menuntut hak kami,” pungkas warga.

Pantauan di lokasi proyek PLTA di Sungai Tanjung Merindu tidak terlihat lagi masyarakat berkumpul seperti saat demo kemarin.

Beberapa alat berat terlihat terus melakukan pekerjaan.

Baca juga: Profil PT Kerinci Merangin Hidro di Balik Ricuh Unjuk Rasa Warga Pulau Pandan