Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM – Lebih dari 900 hari sudah berlalu sejak nama Harun Masiku masuk dalam daftar buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politikus PDI Perjuangan ini masih raib entah ke mana, sementara kasus yang menjeratnya justru memunculkan polemik baru.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara karena membantu Harun Masiku menyuap eks Komisioner KPU, kini telah bebas berkat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Pembebasan Hasto dari Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Jumat (1/8/2025) malam sontak menimbulkan pertanyaan besar di benak publik.
Akankah KPK tetap gigih memburu Harun Masiku, padahal kunci potensial untuk melacaknya telah dilepaskan?
KPK sendiri bersikeras bahwa pembebasan Hasto tidak akan menghentikan atau memengaruhi proses perburuan terhadap Harun Masiku.
Harun Masiku, yang menjadi buronan sejak awal tahun 2020, terlibat dalam kasus dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Tujuannya adalah untuk memuluskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar dirinya bisa duduk sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.
Baca juga: Hasto dan Tom Lembong Dapat Amnesti Presiden, Politisi PAN: Jalan Menuju Penyatuan Bangsa
Baca juga: DAFTAR Buronan TPNPB-OPM atas Kematian Samson Same di Lapas Sorong, Beri Ultimatum
Baca juga: DONALD TRUMP Dikecam dan Diserang Anggota Parlemen Republik Usai Pecat Pejabat Statistik
"Kalau dampak secara hukum [amnesti Hasto] sedang kita dalami, kalau yang lainnya tidak ada. Kita tetap akan untuk Harun Masiku, kita akan cari, kita akan bawa ke persidangan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).
Asep Guntur memastikan bahwa komitmen lembaga antirasuah untuk terus mengejar Harun Masiku tidak akan surut.
"Pengejaran Harun Masiku sedang kita lakukan," tegasnya.
Hasto Kristiyanto terlihat keluar dari rutan KPK sekitar pukul 21.22 WIB, mengenakan kemeja merah dibalut blazer hitam.
Pembebasannya ini menyusul diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai amnesti untuknya.
Pihak KPK menyatakan menghormati keputusan pemerintah tersebut sebagai hak prerogatif presiden.
Yang menarik, Asep Guntur bahkan menyebut bahwa ini adalah kali pertama ada pihak yang perkaranya ditangani KPK menerima amnesti.
"Kalau untuk KPK sendiri, sejauh yang saya dinas di sini, ini adalah yang pertama, amnesti ini," ungkap Asep.
Baca juga: AIR MATA Ketum PDIP Megawati Tumpah, Doakan Hasto Lewat Zikir Agar Dapat Keadilan: Mohon Sama Tuhan
Baca juga: KECEWA Laskar Merah Putih ke Pengibar Bendera One Piece: Jangan Lukai Nasionalisme, Simbol Negara