DONALD TRUMP Dikecam dan Diserang Anggota Parlemen Republik Usai Pecat Pejabat Statistik

TRIBUNJAMBI.COM – Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk memecat Komisaris Biro Statistik Pasar AS (BLS), Erika McEntarfer, memicu gelombang kecaman dan serangan balik tajam dari anggota parlemen Partai Republik sendiri. 

Pemecatan ini dipicu oleh laporan ekonomi nasional bulan Juli yang menunjukkan penambahan hanya 73.000 pekerjaan.

Jumlah itu jauh di bawah ekspektasi, serta indikator perlambatan ekonomi AS secara keseluruhan.

Laporan BLS tersebut juga menyertakan revisi ke bawah dari dua bulan sebelumnya, yang mengakibatkan berkurangnya 258.000 lapangan kerja.

Data ini, ditambah dengan tanda-tanda perlambatan output ekonomi dan belanja konsumen pada paruh pertama tahun ini.

Melukiskan gambaran kemerosotan ekonomi AS yang mengkhawatirkan.

Trump sendiri membela keputusannya dengan mengklaim, tanpa bukti, bahwa angka-angka tersebut "dicurangi" untuk membuat "Partai Republik, dan saya terlihat buruk." 

Melalui media sosial, Trump menulis, "Padahal kenyataannya ekonomi AS, sedang meledak."

Baca juga: Ancaman Dibalik Kesepakatan Tarif 19 Persen dari Donald Trump

Baca juga: KECEWA Laskar Merah Putih ke Pengibar Bendera One Piece: Jangan Lukai Nasionalisme, Simbol Negara

Baca juga: KKB Papua Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera Merah Putih, Jubir OPM: Hanya Bintang Kejora yang Boleh

"Bukan Salah Ahli Statistik Jika Angkanya Akurat"

Namun, pembelaan Trump tak meredakan kemarahan di internal partainya. 

Senator Wyoming dari Partai Republik, Cynthia Lummis, menjadi salah satu yang paling vokal mengecam tindakan tersebut. 

Menurutnya, data statistik yang dirilis bukanlah kesalahan dari pejabat yang menyusunnya.

“Jika presiden memecat pejabat statistik karena tak menyukai angka tersebut karena akurat, berarti ada masalah,” kata Lummis. 

Ia melanjutkan, “Ini bukan salah ahli statistik jika angkanya akurat dan mereka tak sesuai dengan apa yang diinginkan presiden.”

Lummis menambahkan bahwa jika angka-angka tersebut tidak dapat diandalkan, publik harus diberi tahu.