Pilpres 2024

Profil Airlangga Hartarto, Menko Kabinet Jokowi Jelaskan Biaya Makan Siang dan Gratis Prabowo-Gibran

Penulis: Darwin Sijabat
Editor: Darwin Sijabat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Berikut profil dan biodata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merincikan anggaran untuk makan siang dan susu gratis program Prabowo-Gibran.

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dia menjabat sejak 2019 sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut profil dan biodata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merincikan anggaran untuk makan siang dan susu gratis program Prabowo-Gibran.

Program tersebut menjadi program unggulan dari pasangan capres-Cawapres di Pilpres 2024 dengan nomor urut 02 itu.

Dia menyeutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk satu orang anak sebesar Rp 15 ribu.

Namun biaya tersebut belum termasuk untuk program susu gatis yang akan diberikan ke setiap anak.

Lalu seperti apa profil dan biodata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian?

Berikut profil dari pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dia menjabat sejak 2019 sejak dilantik Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi.

Dan jelang Pemilu 2024, Airlangga Hartarto diusulkan Partai Golkar untuk menjadi calon presiden.

Usulan ini disampaikan Golkar ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Namun belum ada kesepakatan dari KIB siapa yang akan diusung jadi capres, karena PAN dan PPP juga punya calon sendiri.

Berikut profil dan biodata Airlangga Hartarto

Baca juga: Airlangga Sebut Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak, Berapa Anggaran dan Ton Beras Per Tahun?

Baca juga: Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Menteri Khusus Urus Makan Siang dan Susu Gratis? Cawapres 02: Rahasia

Baca juga: Jumat Berbagi, Personel Polda Jambi Bagikan Makan Siang Gratis untuk Warga yang Membutuhkan

Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, 1 Oktober 1962 dari pasangan Hartarto Sastrosoenarto–R.Hartini Soekardi. 

Meski lahir di Surabaya, ia meneruskan sekolah menengahnya di Jakarta.

Riwayat pendidikan

SMA Kanisius, Jakarta, 1981

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta, 1987

AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1993

Master of Business Administration (MBA), Monash University, Australia, 1996

Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia 1997

Honorary Doctorate in Development Policy, The Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, South Korea 2019

Doctor Honoris Caussa di bidang Manajemen Olahraga, Universitas Negeri Semarang 2020

Karier Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-K.H Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Partai Golkar. 

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Baca juga: Airlangga Hartarto Optimis Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran, Terlepas Kasus Etik Ketua KPU

Airlangga Hartarto pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2011-2014. 

Airlangga juga adalah Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup dan ristek dari Fraksi Partai Golkar dan tercatat sebagai Wakil Bendahara dalam Pengurus DPP Partai Golkar periode 2004-2009 di kepengurusan periode 2009-2015 tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. 

Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi dan BUMN.

Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012. 

Airlangga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta s.d. tahun 2012 dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003.

 Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris dari PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

Kata Airlangga Hartato Soal Anggaran Makan Siang dan Susu Gratis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran untuk program makan siang gratis bagi anak sekolah seperti yang digagas Prabowo-Gibran senilai Rp 15.000 per anak.

Namun dia Airlangga menyebutkan bahwa harga itu diluar dari program susu gratis yang akan dibagikan anak-anak.

Baca juga: Umay Shahab Merasa Bodoh setelah Komentari Program Makan Siang Gratis Capres: Aku Banyak Kurangnya

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Selain itu, Airlangga Hartarto menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Sudah pasti masuk (APBN)," kata Airlangga.

Airlangga Hartarto menyebut program makan siang dan susu gratis itu rencananya bakal dibahas di sidang kabinet pada Senin pekan depan.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin," jelasnya.

Terkait anggarannya, Airlangga sendiri enggan merincikan lebih jelas.

Termasuk dia juga belum bisa memastikan pengadaan anggaran itu bakal memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang diusulkan Prabowo-Gibran.

"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," ucap dia.

"Kita baru membahas judulnya, karena kan kita baru judulnya PPKF," imbuhnya menegaskan.

Habiskan Anggaran Rp 120 Triliun?

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran Rp120 triliun dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budiman mengakui bahwasanya anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai Rp450 triliun per tahun. Nantinya, anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terealisasi penuh pada 2029.

Baca juga: Hasil PSU 12 TPS di Provinsi Jambi, Pasangan Prabowo-Gibran Ungguli Anies dan Ganjar

"Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun. Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran," kata Budiman.

Budiman Sudjatmiko merinci program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.

Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.

Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.

Maka program ini dalam skala penuhnya akan memerlukan hingga 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta kL susu sapi segar per tahun," ujar Budiman.

Budiman menjelaskan, desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.

Menurutnya, diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini.

Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dam susu gratis pada tahun pertama.

Hal yang pasti, kata dia, program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja.

"Program ini tidak hanya melalui pendekatan pembelanjaan hilir atau langsung belanja porsi makan tanpa menyiapkan sumber bahan pangannya dan mengandalkan APBN saja, agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional," katanya.

Dijelaskan Budiman, Prabowo‐Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional.

Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis.

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu, ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Tahun ini Terdapat 3 Pasar Beduk di Kota Jambi yang Dikelola Pemerintah

Baca juga: Penyebab Ambruknya Rumah di Perumahan Bukit Mas Merangin Jambi, Hujan Lebat Mempercepat Ambrol

Baca juga: Mengapa Pria di Kupang Tega Habisi Nyawa Ayah Kandung dan Pilih Akhiri Hidup? Apa Kata Polisi?

Baca juga: Rahasia Puasa Sehat dan Penuh Energi: Tips Sahur dan Buka Puasa yang Tepat

Sebagian artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Berita Terkini