TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hasil seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diumumkan masing-masing pemerintah daerah.

Dari hasil seleksi itu, ada persoalan menarik terkait guru honorer di Jambi, karena banyak yang tak lolos meski meraih nilai tinggi.

Laporan persoalan yang telah masuk ke Ombudsman Provinsi Jambi, kasus tidak hanya dialami satu atau dua orang, bahkan mencapai ratusan orang.

Ombudsman sudah turun tangan memberikan solusi dan menelusuri dugaan kecurangan hasil seleksi PPPK

Berikut wawancara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, bersama Jurnalis Tribun Jambi, A Musawira.

Sejauh ini apakah ada laporan aduan masyarakat terkait hasil seleksi PPPK di Provinsi Jambi?

Saya juga jadi berpikir, bilamana itu diberikan kewenangan ke pemerintah daerah, terkadang timbul kisruh masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi.

Padahal ini peluang bagi pemerintah daerah untuk merekrut SDM yang berkualitas.

Karena tes CPNS tidak pernah lagi dilakukan maka peluang rekrut tenaga PPPK inilah untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Oleh karena itu, kita berharap ini dilakukan secara profesional dan objektif dilakukan secara jujur dan adil.

Bayangkan, kemarin saya pernah rilis sebanyak 260 aduan masyarakat, namun hingga hari ini sudah mencapai 335 laporan masyarakat ke Ombudsman yang itu berhubungan dengan pengumuman hasil seleksi PPPK.

Jadi, semuanya komplain.

Saya lihat secara umum, dari 335 yang melapor hasil tes itu, nilainya tinggi semua.

Malahan ada juga yang diloloskan dan nilainya tidak lebih tinggi dari yang tidak lolos.

Daerah-daerah seperti ini sering saya bertanya-tanya, kenapa tidak jujur.