Sebagai bentuk sinergisitas menurutnya DPRD Batanghari akan selalu mengingatkan kepada Bupati dan pemerintah daerah dalam hal ini penyusunan RKPD Batanghari anggaran 2024 ini tentunya harus bersandar dalam peraturan perundang-undangan. 

“Dokumen ini tentunya nanti setelah disepakati dan ditetapkan melalui Perbup akan menjadi pedoman kepala daerah serta tim untuk menyusun KUA-PPAS yang akan dibahas bersama DPRD dalam hal ini Banggar dan TAPD,” pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Bupati Fadhil Arief Terima Penghargaan dari Menkes RI: Batanghari Bebas Frambusia

Baca juga: Hadir di Acara Kenal Pamit Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian, Ini Yang Disampaikan Fadhil Arief

Baca juga: Fadhil Arief Hadiri Pengukuhan Aliansi Jurnalis Batanghari Periode 2023-2025, Ini Arahan Bupati