TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, Selasa (14/3/2023). 

Fadhil Arief mengatakan, seluruh permasalahan yang ada ditengah masyarakat harus diformulakan walaupun ada keterbatasan kewenangan dan keterbatasan anggaran.

Namun, hal itu akan menjadi sesuatu bermanfaat besar bagi masyarakat Batanghari kalau dapat terselesaikan.

"Bagaimana niat baik dan bagaimana keinginan bersama ini kita formulakan. Karena kehadiran kita di sini untuk merumuskan itu dan memberikan manfaat bagi masyarakat Batanghari," katanya di Gedung Pemuda Muara Bulian.

RKPD dihadiri ketua dan anggota DPRD Batanghari, anggota DPRD Provinsi Jambi, Sekda Batanghari, seluruh Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat dan Forkopimda beserta tamu undangan lainnya.

Kepala Bapperinda Batanghari Ahmad Kurniadi bilang, tujuan Musrenbang RKPD Batanghari anggaran 2024 ini untuk menyalaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Batanghari dengan arah kebijakan prioritas dan pembangunan daerah Provinsi Jambi dan kebijakan pembangunan nasional.

“Kita juga mengklarifikasi usulan program yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemkab Batanghari yang telah dilaksanakan pada Musrenbang tingkat desa, kelurahan, kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum lintas perangkat Daerah,” ujarnya.

Musrenbang ini juga bertujuan untuk memperpanjang indikator kinerja program kegiatan, sub kegiatan prioritas Kabupaten Batanghari.

Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program prioritas daerah.

“Rangkaian pelaksanaan penyusunan perencanaan 2024 telah dimulai dari Desember 2022 hingga puncaknya pada hari ini. Pesertanya meliputi para Kepala OPD, para Camat beserta tim delegasi kecamatan dalam Batanghari, akademisi, organisasi masyarakat, tokoh agama, adat, investor, keterwakilan perempuan dan kelompok kasyarakat,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyampaikan sebagai anggota DPRD Batanghari, tetap berusaha dan maksimalkan agar pembangunan yang ada di daerah ini lebih terasa dan bermanfaat tentunya untuk masyarakat Kabupaten Batanghari.

“Sisa pengabdian ini harus benar-benar kita manfaatkan. Saya mengapresiasi kinerja dari pemerintah daerah,” ujarnya.

RKPD ini menurutnya merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun periode.

Dalam penyusunan RKPD ini tentunya melalui mekanisme diantaranya musrenbang desa, kecamatan hingga musrenbang kabupaten.

“Ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku serta terkoneksi dengan perangkat daerah Kabupaten Batanghari,” ucapnya.