Baca tanpa iklan
"Itu pernyataan Pak Gamawan tahun 2011. Prinsip itu, bahwa pembubaran ormas hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan judicial, kemudian dituangkan ke dalam UU Ormas yang mengatur pembubaran harus lewat pengadilan," jelasnya.
"Prinsip ini dianulir oleh Perppu Jokowi : Pembubaran bisa oleh eksekutif," papar Rachland.
Terkait hal tersebut, dirinya mengaku gusar dengan kondisi demokrasi bangsa saat ini.
Mengingat kebijakan politik bangsa yang terus menggerus kebebasan demokrasi rakyat Indonesia saat ini.
"Saya terus terang cemas. Dulu, paradigma pengelolaan negara sudah bergeser dari 'apa-apa harus negara' jadi 'apa-apa harus hak warga'," ungkap Rachland.
"Kini, paradigma kembali state-centered, bukan lagi individual well being, yang ditandai hak sipil. Negara jadi entitas yang mengatasi hak warga," jelasnya.
Walau kritik keras disampaikannya.
Dirinya menegaskan kritik yang disampaikannya tidak merujuk keberpihakan dirinya pada FPI.
Sebab diketahui, FPI tidak pernah berada di barisan Partai Demokrat, baik Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 maupun Pemilihan presiden Republik Indonesia (Pilpres) tahun 2019.
Namun, kritik ditegaskannya harus disampaikan untuk menjaga azas demokrasi dan hak asasi manusia.
"Saya sadar, FPI tak pernah jadi pemilih Demokrat, tidak di Pilkada 2017 maupun Pileg 2019. Tapi dukungan bukan soalnya," jelas Rachland.
"Bagi kami, cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak-hak konstitusional semua warga negara.
Demi demokrasi dan hak asasi manusia, cara itu kami tolak!," tegasnya.
(*)
Artikel ini telah tayang dengan judul Bantah Klaim Saraswati, Fadli Zon: Gerindra Tak Dukung Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Pengadilan,
Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Tak Tinggal Diam, Akhirnya Fadli Zon Bantah Ponakan Prabowo Soal Gerindra Dukung FPI Dibubarkan,