Baca tanpa iklan
Pangdam Jaya Sebut Habib Rizieq Cuma Rakyat Biasa, FPI Ancam Tetap Gelar Reuni PA 212
TRIBUNJAMBI.COM - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut Habib Rizieq cuma rakyat biasa. Sementara, FPI ancam tetap gelar reuni PA 212.
Dudung memastikan bahwa situasi keamanan di ibukotta dalam keadaan stabil, aman dan terkendali.
Gambaran situasi keamanan itu, setelah sepanjang pekan lalu sampai hari Minggu lalu, terjadi kerumunan melibatkan ribuan orang pendukung imam besar FPI Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq (55), berkerumun memadati sejumlah titik Ibukota Jakarta.
Pangdam menegaskan, situasi keamanan relatif terkendali. Dikatakan, TNI sangat siap menghadapi berbagai ancaman yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Ibukota Jakarta.
Baca juga: Foto-foto Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Najwa Shihab dan Irfan Al Idrus, Dihadiri Titiek Soeharto
Baca juga: Dua Kapolda Dicopot hingga Anies Diperiksa, Polisi Malah Belum Panggil Habib Rizieq Shihab
Baca juga: Anies Baswedan Capres 2024 Terkuat Semakin Nyata, Popularitas Meroket di Kalangan Umat Islam
Menurut Pangdam, terkait dengan berkumpulnya ribuan orang di sekitar Petamburan, Jakarta Pusat, hari Sabtu dan Minggu, TNI memang tidak dapat bertindak langsung. Pengamanan hal itu bukan kewenangan satuan TNI.
Dikatakan, adanya kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putri Rizieq Shihab, itu merupakan ranah pemerintah daerah sebagai penanggung jawab atau Komandan Satgas COVID-19 di DKI Jakarta.
"Untuk pengamanan ada level Satpol PP, jika tidak bisa diatasi maka meminta bantuan ke kepolisian. Jika semua itu tidak bisa, barulah TNI diperbantukan," kata , Mayjen Dudung Abdurachman.
"Tugas TNI besar sangat. HRS itu bukan musuh TNI, rakyat biasa," kata Dudung Abdurachman, Rabu (18/11/2020) ketika berkunjung ke stasiun televisi TV-One.
Kendati demikian, jika kelompok Rizieq Shihab bergerak dan mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa, maka dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi pada kelompok mana pun, termasuk para simpatisan ormas FPI.
"Yang mengganggu persatuan keutuhan NKRI jangan coba-coba di Jakarta, saya hajar itu," kata Dudung.
Sementara itu, petinggi FPI, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPPF), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, meminta pemerintah tidak diskriminatif.
Baca juga: Jaksa Pinangki Minta Sopirnya Tukarkan Valas Buat Bayar Cicilan Mobil BMW X5, Diupah Rp 1 Juta
Baca juga: Besok, Ridwan Kamil Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Acara Rizieq Shihab di Puncak
Baca juga: Pulang ke Rumah Lihat Istri Lagi Digarap Tetangga, Suami Bacok Istri Hingga Luka Parah di Leher
Mereka meminta pemerintah untuk menindak tegas berbagai aktivitas pada Pilkada Serentak 2020 yang menimbulkan kerumunan.
Jika hal itu dilakukan, ketiga organisasi tersebut sepakat tidak akan menggelar Reuni-212 yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan pada masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam siaran pers bersama yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, Selasa (17/11) di Jakarta.
Dalam siaran pers itu awalnya dijelaskan bahwa reuni 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas. Penundaan juga karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.
"Pelaksanaan reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara," demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212.
Namun, disebutkan penundaan reuni 212 itu dilakukan dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terutama yang berkaitan dengan kerumunan.
"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers.
Sebelumnya, kepolisian telah mengusut adanya indikasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat acara Maulid Nabi dan pernikahan di kediaman Habib Rizieq.
Baca juga: Sahabat Gisel Berkhianat, Gumay Paparkan Dalang Masalah
Baca juga: Pak RW Ditelepon, Mamah Dedeh Kabarkan Dirinya, Anak dan ART Positif Covid-19, Lagi Dirawat
Baca juga: Mendagri Keluarkan Instruksi Tegas, Kepala Daerah Diberhentikan Bila Tak Konsisten Tegakkan Prokes
Kepolisian memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Namun, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menilai polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab.
Padahal, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan tetapi tidak ditindak. Salah satunya adalah kerumunan pilkada.
Ia pun mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.
"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," kata Aziz.****
Sumber: Kompas.com, https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/18/07115221/fpi-ancam-tetap-gelar-reuni-212-jika-pemerintah-biarkan-kerumunan-pilkada