Breaking News:

Mendagri Keluarkan Instruksi Tegas, Kepala Daerah Diberhentikan Bila Tak Konsisten Tegakkan Prokes 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas, kepala daerah akan diberhentikan bila melanggar hal-hal Ini.

Dok Puspen Kemendagri
Mendagri Tito Karnavian 

Mendagri Keluarkan Instruksi Tegas, Kepala Daerah Akan Diberhentikan Bila Melanggar Hal-hal Ini 

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas, kepala daerah akan diberhentikan bila melanggar hal-hal Ini.

Mendagri mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Instruksi itu berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pada poin pertama para kepala daerah diminta untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Abai Penegakan Protokol Kesehatan

Baca juga: Kepala Daerah Terancam Diberhentikan, Jika Tidak Patuhi Keputusan Pusat Soal Upah Minimum 2021

Baca juga: Mahfud MD sebagai Mendagri Ad Interim, Ini Penjelasan Dari Tito Karnavian

"Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut," demikian isi salah satu poin instruksi Mendagri.

Poin kedua, kepala daerah diminta melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan covid 19 dan tidak hanya bertindak responsif atau reaktif.

Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagaimana upaya terakhir.

Kemudian poin ketiga, kepala daerah diminta menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Tito Karnavian
Tito Karnavian (ist)

Sementara poin keempat berisi tentang sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati aturan perundang-undangan termasuk mengenai protokol kesehatan.

Halaman
123
Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved