Baca tanpa iklan
Dibentuk Memerangi Teroris & Gerakan Separatis, Akankah TNI Akan Turunkan Kopassus dan Elite Lainnya
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Tragedi berdarah yang menewaskan 19 orang di Nduga, Papua cukup menarik banyak perhatian.
Bahkan, sang Pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut, sempat menantang Pemerintah Indonesia dan TNI serta Polri untuk berperang.
Melalui unggahan di akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya, Pemimpin dari KKB tersebut membuat surat terbuka.
Singkat cerita dalam surat terbuka tersebut, KKB siap melakukan perang darat dengan TNI dan Polri.
Baca Juga:
Menanti Operasi Militer Besar-besaran yang Diinginkan Wapres Jusuf Kalla Untuk Basmi KKB di Papua
Kesal! Singapura Menantang Malaysia Berperang, Berawal dari Klaim Wilayah yang Dicaplok
Memang Brutal! Rekam Jejak Egianus Kogeya, Pimpinan KKB yang Pernah Sekap Guru & Petugas Puskesmas
Tidak hanya itu, satu permintaannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pihak TNI dilarang menggunakan Helikopter dan bom untuk berperang.
Nampak tidak siap dengan pertempuran skala besar, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi sebaliknya.
Indonesia melalui TNI & Polri harus bertindak dengan skala besar.
Menanggapi tragedi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun buka suara terkait tewasnya 19 orang pekerja proyek Trans Papua di Nduga.
Para pekerja menjadi korban pembunuhan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafilisisasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Jusuf Kalla berujar jika TNI dan Polri bakal lakukan operasi militer skala besar di Papua.
Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.
"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12) seperti dikutip dari TribunJambi.com.
Jusuf Kalla juga mengatakan jika selama ini pemerintah sudah melakukan upaya persuasif agar pihak separatis mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Namun upaya persuasif pemerintah, TNI dan Polri itu malah dianggap sebagai pelanggaran HAM.