Lambatnya Penanganan Kasus di Polda Jambi, Kuasa Hukum PT BBS Surati Irwasda dan Kapolda

TRIBUNJAMBI.COM, Jambi - Kantor Hukum Eka Wanti & Associates melayangkan surat resmi kepada Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, Irwasda Polda Jambi, terkait lambannya proses penanganan perkara klien mereka, PT Bumi Berdikari Sentosa (PT BBS).

Surat yang dikirim pada 4 Juli 2025 itu juga ditembuskan kepada Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar.

Dalam surat tersebut, tim kuasa hukum menyampaikan kekecewaan atas lamanya waktu yang dihabiskan oleh penyidik Subdit II Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dalam menyelesaikan berkas perkara.

Bahkan, Surat Perintah Dilakukan Penyidikan (SPDP) yang telah diterbitkan dikabarkan telah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi tanpa kejelasan lebih lanjut.

Permohonan ini diajukan oleh dua kuasa hukum dari kantor Eka Wanti & Associates, yakni Eka Wanti, S.H. dan Andi Rezeki Saputra, S.H., yang mewakili PT BBS sebagai pelapor dalam perkara pidana yang kini mandek di tangan penyidik.

Surat tertanggal 04 Juli 2025 itu dikirim dari Pekanbaru, tempat kantor hukum tersebut berkedudukan. Tujuannya adalah untuk mengadukan langsung kepada Irwasda dan meminta perhatian dari Kapolda Jambi.

Surat ini dikirim karena kuasa hukum menilai telah terjadi penundaan yang tidak wajar dalam pelimpahan berkas perkara ke tahap II.

Baca juga: Sisi Lain Misri Puspita Sari Saat Hidup di Jambi, 2 Beasiswa Tak Diambil Pilih Kerja untuk Adik-adik

Baca juga: Rugikan Negara Rp 285 T, Peran 18 Tersangka Korupsi Pertamina, Sewa Terminal BBM-Beli BBM RON Rendah

Mereka bahkan menyebut adanya dugaan bahwa penyidik dengan sengaja mengulur-ngulur waktu sehingga menghambat keadilan bagi klien mereka.

Kuasa hukum berharap agar Kapolda Jambi segera turun tangan dan memberi atensi khusus atas kasus ini. Mereka juga meminta agar oknum penyidik yang diduga menghambat jalannya proses hukum segera diberi sanksi dan dievaluasi.

 "Kami harap atensi langsung dari Kapolda agar perkara klien kami segera diproses dan tidak dipermainkan oleh oknum penyidik," tulis Eka Wanti.

Hingga berita ini ditulis, pihak Polda Jambi belum memberikan keterangan resmi terkait surat permohonan tersebut. 

Awal Mula Kasus

Perkara ini bermula ketika Ilham Putra selaku supervisor PT BBS tanpa izin resmi menjual batu bara kepada tersangka Aliefin.

Tersangka Aliefin adalah pemegang saham PT Prima Dito Nusantara (PDN). 

Ilham Putra sendiri telah divonis bersalah atas kasus penggelapan batu bara di Pengadilan Negeri Sengeti pada 30 Oktober 2024.