KESAL Ijazah Jokowi Tak Juga Ditunjukkan, Rismon Sianipar Minta Labfor Mending Dipisahkan dari Polri

Lantas, Freddy menilai, pihak yang mendesak gelar perkara khusus ini hanya ingin kebenaran versi mereka saja yang diakui.

"Terus, ini kebenaran mereka saja yang harus diakui, kan begitu," imbuh Freddy.

Meski menolak, Freddy mengaku dirinya tetap mengapresiasi keputusan Bareskrim Polri untuk mengadakan gelar perkara khusus.

"Tetapi ya saya juga apresiasi walaupun dari awal sebetulnya saya menolak gelar perkara khusus ini, hanya Bareskrim Polri sudah memberikan, jadi tetap kita apresiasi," ujar Freddy.

"Tapi saya percaya ya, Bareskrim Polri dalam hal ini akan profesional, toh sudah diundang dari pihak pelapor TPUA. Roy Suryo, Rismon silakan explore apa keahlian mereka dan DPR ya," lanjutnya.

Ia juga mengapresiasi kesediaan Polri untuk mengundang pihak eksternal ke gelar perkara khusus ini.

Ia berharap, kehadiran pihak eksternal dapat memberikan keterangan terkait ijazah Jokowi secara terbuka dan objektif kepada masyarakat.

"Nah, itu yang saya juga respon positif kepada Polri. Dari eksternal ada Komnas HAM, ada DPR, ada Ombudsman. Ombudsman juga di sini ada Kompolnas," jelasnya.

"Nah, inilah nanti dari pihak eksternal yang menjadi, katakanlah, tanda kutip saksi yang bisa juga berbicara nanti ke publik, ke masyarakat karena ini tidak terbuka untuk publik," tambahnya.

"DPR sebagai wakil rakyat. Nanti dari mereka-mereka inilah nanti publik bisa mengetahui lebih objektif," lanjut Freddy.