Berita Viral

KOK BISA Megawati Berikan Hak Spesial ke 13 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Empat: Bisa Eksploitasi

Rupanya ada 13 perusahaan tambang nikel di Raja Empat punya hak spesial diberikan Megawati Soekarnoputri.

|
Penulis: Tommy Kurniawan | Editor: Tommy Kurniawan
ist
KOK BISA Megawati Berikan Hak Spesial ke 13 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Empat: Bisa Eksploitasi 

Rupanya kedatangan Bahlil Lahadalia disambut aksi unjuk rasa warga yang menolak pembangunan tambang nikel yang merusak alam Raja Ampat.

Hentikan Sementara Tambang Nikel

Sebelumnya, Bahlil sudah menghentikan sementara kegiatan operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag.

Penghentian sementara dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.

Menurut Bahlil, PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan yang saat ini berproduksi di wilayah tersebut.

Kontrak karya (KK) perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu terbit pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Untuk memastikan seluruh prosedur dipatuhi, tim inspeksi Kementerian ESDM telah diturunkan ke lapangan.

"Izin pertambangan di Raja Ampat itu ada beberapa, mungkin ada lima. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT GAG," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari siaran pers.

Bahlil menyebut lokasi tambang tersebut tidak berada di destinasi pariwisata di Piaynemo, Raja Ampat, tetapi berada kurang lebih 30-40 kilometer  dari destinasi wisata.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan tim polisi khusus (polsus), untuk mengecek keberadaan tambang nikel di Raja Ampat.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan KKP tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani hal tersebut.

"Tadi Pak Menteri sudah sampaikan akan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani tersebut. Tapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari polsus kita jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," kata Pung di Kementerian KKP, Kamis, (5/6/2025).

Pung enggan menjelaskan lebih rinci menyoal ekosistem laut yang berada di wilayah tersebut. Sebab, KKP masih menunggu hasil daripada tim Polsus KKP tersebut.

"Ya sebetulnya kalau di pesisir nya sih enggak (terancam) itu kan agak di atasnya, tim Kamis sudah turun hanya memang belum tuntas belum selesai sampai finish. Jadi kami tunggu nanti tim kami kembali bisa kita sampaikan," ungkapnya.

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved