"Kontrol Internal Lapas Sudah Sangat Lemah" Sorot Anggota DPR Fraksi PKS Soal 3 Napi KKB Papua Kabur

TRIBUNJAMBI.COM - Insiden kaburnya tiga narapidana terkait Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua dari Lapas Kelas IIB Nabire mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII DPR RI.

Sorotan yang diberikan anggota Fraksi PPKS bernama Hamid Noor Yasin itu terkait pengamanan Lapas yang ada di Papua Tengah tersebut.

Dia menilair, pengamaman di Lapas tersebut sudah sangat lemah.

Respon serius pun disampaikannya atas insiden yang terjadi pada Kamis (8/5/2025).

Seperti diketahui, tiga narapida (napi) terafiliasi KKB Papua kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Kamis (8/5/2025).

Ketiga napi yang melarikan diri itu terkait kasus percobaan pembunuhan, pembunuhan hingga kepemilikan senjata api (senpi).

Napi tersebut yakni Irimus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murib alias Biasa.

Menurut Hamid, peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem keamanan lembaga pemasyarakatan di daerah rawan konflik.

Baca juga: Detik-detik Polisi Diserang saat Olah TKP Napi KKB Papua Kabur, Kapolda: Diawali Teriakan Provokatif

Baca juga: Sosok Lenis Kogoya, Eks Stafsus Jokowi Jadi Stafsus Menhan Buronan KKB Papua: Pangkat Letkol Tituler

Kata dia, fakta bahwa CCTV dalam kondisi tidak berfungsi dan jumlah petugas sangat minim menjadi catatan serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Ini bukan soal insiden biasa, tapi soal kerentanan keamanan nasional. Kita berbicara tentang napi berisiko tinggi yang bisa saja bergabung kembali dengan kelompok bersenjata. Maka, sistem pengamanan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi,” tegas Hamid dalam pernyataannya di Jakarta.

Hamid menekankan kaburnya napi KKB Papua berdampak langsung pada stabilitas masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Dia juga menyayangkan terjadinya penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan olah TKP di dalam Lapas, yang diduga dipicu oleh teriakan provokatif dari dalam blok tahanan.

“Ini menunjukkan bahwa kontrol internal lapas sudah sangat lemah. Tidak hanya napi bisa kabur, tapi juga mampu memprovokasi kerusuhan terhadap aparat negara.

“Oleh karena itu, isu ini harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, baik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun pihak kepolisian,” tambah Hamid.

Oleh karena itu, Hamid Noor Yasin mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh Lapas di wilayah Papua dan Papua Tengah, khususnya yang menampung napi teroris atau pseparatis.