HABIS Komnas HAM Disindir Balik Dedi Mulyadi, Tantang Bikin Program Atasi Siswa Nakal: Wacana

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa heran dengan Komnas HAM yang mengkritik program pendidikan militer bagi siswa nakal.

Belakangan program pendidikan militer yang dibuat Dedi Mulyadi menuai pro dan kontra.

Namun orangtua dari murid yang dikirim pendidikan militer setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat itu.

Sebelumnya Komnas HAM menilai program Dedi Mulyadi ini telah melanggar HAM seorang siswa.

Tak cuma Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak juga mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi.

Kini Dedi Mulyadi pun menantang Komnas HAM membuat program bagi anak-anak nakal di Indonesia.

Baca juga: Punya 150 Anggota, Ini Peran Boss BuzzerRP Diduga Merintangi Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan

Baca juga: Kronologi Praja IPDN dan Mahasiswi Jambi Ditemukan Tewas Dalam Mobil, Diduga Keracunan AC

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube METRO TV, Selasa (6/5/2025).

"(Daripada) ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama ya kan," kata Dedi Mulyadi.

"Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus, nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji itu mana yang paling sukses. Itu lebih baik," sambungnya.

Dedi Mulyadi mengaku bahwa programnya itu justru sebagai langkah penegakan hak asasi manusia.

"Nih kita ini pengin menangani, artinya bahwa kalau ini dibiarkan, akan ada pelanggaran HAM berikutnya," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Rabu (7/5/2024).

"Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya, yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam, orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," 

"Jadi, menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi," lanjutnya pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Menurut Dedi Mulyadi, tentara sebagai tenaga pendidik di sekolah bukanlah hal baru.

"Banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, SMP. Kemudian, TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara, TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI," ungkap KDM.