Berita Viral

HABIS Komnas HAM Disindir Balik Dedi Mulyadi, Tantang Bikin Program Atasi Siswa Nakal: Wacana

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa heran dengan Komnas HAM yang mengkritik program pendidikan militer bagi siswa nakal.

Penulis: Tommy Kurniawan | Editor: Tommy Kurniawan
ist
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merasa heran dengan Komnas HAM yang mengkritik program pendidikan militer bagi siswa nakal. 

"Jadi, enggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris-berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan enggak ada problem," imbuhnya.

Dedi Mulyadi juga mengatakan bahwa pro kontra dalam setiap kebijakan merupakan hal yang wajar.

"Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin, nanti kita lihat hasilnya," tutur Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi pun mempersilakan bagi pihak-pihak yang mengkritiknya untuk mengunjungi markas TNI tempat pendidikan berkarakter bagi para siswa nakal dilakukan.

"Dan saya juga mempersilakan pada Komisi Perlindungan Anak, Komnas HAM, Komisi X DPR, Komisi I, untuk datang berkunjung  ke tempat pelatihan secara terbuka," ucap Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kritik terhadap program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," papar Anis.

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," tambahnya.

Meskipun mendapatkan berbagai kritik, Dedi Mulyadi tetap melanjutkan program pendidikan militer bagi siswa nakal.

Uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap bermasalah ke ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025).

Kemudian, disusul dengan 30 pelajar lainnya yang dikirim ke Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jabat untuk mengikuti pendidikan berkarakter ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved