Pengamat Ungkap 4 Tanda Peran Wapres Gibran di Pemerintahan Mulai "Dieleminasi" Presiden Prabowo

Pengamat Ungkap 4 Tanda Peran Wapres Gibran di Pemerintahan Mulai Dieleminasi Presiden Prabowo

TRIBUNJAMBI.COM - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengungkapkan empat tanda peran Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka berkurang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tanda tersebut diungkapkan Ray merespon usulan Forum Purnawirawan TNI yang untuk memakzulkan Gibran dari jabatan Wapres RI.

Untuk diketahui, saat ini permintaan purnawirawan prajurit tersebut menjadi sorotan publik.

Di tengah isu tersebut, peran Wapres Gibran Rakabyming Raka di pemerintahan saat ini dinilai kian kecil.

Ray Rangkuti mengungkapkan setidaknya ada empat tanda mengecilnya peran Wapres Gibran dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

"Memang hari demi hari makin mengecilnya peranan Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Rai, Minggu (27/4/2025).

Keempat pertanda tersebut yakni sebagai berikut:

1. Nasib Program Lapor Mas Wapres yang tak jelas

Baca juga: Respon Golkar Soal Usulan Purnawirawan TNI Copot Wapres Gibran: Harus Lihat Aturan Konstitusi

Baca juga: Ketua MPR Respon Usulan Purnawirawan TNI, Sekjen Gerindra: Gibran Wapres yang Sah

2. Gibran tak diutus pemerintah untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

Padahal seharusnya saat Presiden berhalangan hadir Wapreslah yang akan menggantikan.

Namun seperti diketahui Prabowo malah mengutus Presiden ke-7 Joko Widodo.

Lazimnya kalau Presiden berhalangan, Wakil Presiden yang diutus.

"Ini bagian dari itu tadi, Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Akan tetapi, meski diminimalisir, dibutuhkan semacam eksistensi menjaga popularitas di kalangan publik.

3. Gibran tak lagi ambil peran dalam program makan bergizi gratis.

4. Dirinya tak kunjung ditunjuk pimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh Presiden untuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek," ucapnya.

Keempat tanda ini dinilai menunjukkan pemerintahan Prabowo mengeliminasi keberadaan Gibran.

Sikap Presiden Prabowo

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden RI, Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

Baca juga: Ingat Raka? Ramaja Viral Rawat Ayah Sendiri Diincar 4 Kakak soal Warisan, Dedi Mulyadi Turun Tangan

Tuntutan itu berisi desakan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. 

Kata dia, Presiden Prabowo menghormati usulan yang disampaikan oleh forum tersebut.

Namun, sebagai kepala negara dan pemerintah, Presiden Prabowo memahami keterbatasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. 

Wiranto menekankan keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi. 

Mantan Panglima TNI itu berharap jangan sampai perbedaan pendapat mengganggu persatuan. 

"Presiden bukan mengacuhkan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja."

"Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa," ujarnya dilansir Tribunjambi.com dari tayangan KompasTv, Sabtu (26/4/2025). 

"Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan," tambahnya. 

Wiranto juga menegaskan sikap Presiden Prabowo tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"Presiden tidak buru-buru merespon dengan alasan saya sebutkan tadi."

"Presiden mendengarkan, tapi tidak serta merta harus menjawab itu. Alasannya apa? sudah saya sampaikan," tandasnya.

Ketua MPR: Gibran Wapres yang Sah

Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani akhirnya menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI.

Usulan tersebut meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya.

Terkait hal itu, Muzani bilang dia belum membaca isi usulan tersebut.

Sebab kata Sekejen Partai Gerindra itu bahwa dia baru mendengar sekilas tentang kabar usulan dari Forum Purnawirawan TNI tersebut.

"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas," ujar Muzani, Jumat (25/4/2025).    

Ahmad Muzani menegaskan terkait prosesi pelantikan presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024 adalah sah.

“Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” kata Muzani.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Wali Kota Jambi Buka Orientasi PPPK, Tekankan Evaluasi Kinerja

Baca juga: Inter Milan Alami Tersingkir dari Coppa Italia dan Kehilangan Keunggulan di Serie A

Baca juga: Al Haris Tegaskan Pemprov Jambi Serius Urus PI 10 Persen, Optimis Rampung 2025

Baca juga: Cara 8 Tahanan Kabur dari Polres Langkat Sumsel, Berbekal Obeng Modifikasi untuk Bobol Dinding