Profil Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Terpaksa Telpon Dedi Mulyadi Gegara Kebijakan Soal Pajak

Profil Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Terpaksa Telpon Dedi Mulyadi Gegara Kebijakan Soal Pajak Kendaraan

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi disebut menelepon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait kebijakan penghapusan pajak dan denda yang diterapakan kepada masyarakat Jawa Barat.

Informasi itu disampaikan Dedi pada pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji PNS dalam JPT Pratama dan JA di Pemprov Jawa Barat, Kamis (27 Mar 2025) lalu.

Tak hanya Gubernur Jateng, ada gubernur lainnya yang turut meleponnya gegara keputusan yang diambilnya itu.

Dedi Mulyadi mengungkapkan gubernur yang meneleponnya gegara kebijakan itu yakni Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasutiuon hingga Gubernur Banten.

Bahkan kata dia, kebijakan yang berawal dari Jawa Barat itu menjadi pedoman bagi seluruh gubernur di Indonesia.

Lalu seperti apa profil dari Ahmad Luthfi ?

Berikut profil Gubernur Jawa Tengah itu dilansir Tribunjambi.com dari Wikipedia.

Ahmad Luthfi merupakan kelahiran 22 November 1966 di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sampai Ditelpon Gubernur Jateng Hingga Bobby Nasution Gegara Pemutihan Pajak Kendaraan

Baca juga: Viral Seruan Mogok Bayar Pajak Pasca Pengesahan UU TNI, Bagaimana Jika Rakyat Mogok Bayar Pajak?

Dia adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dan politikus Indonesia. Saat ini merupakan Gubernur Jawa Tengah sejak 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025—2030.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi merupakan Kapolda Jawa Tengah pada periode 2020—2024. Selain itu, Ahmad Luthfi juga sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan dari bulan Agustus 2024 sampai Oktober 2024.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ahmad Luthfi memiliki karier panjang di Kepolisian dan berpengalaman dalam bidang intelijen keamanan, dengan pangkat terakhir sebagai seorang jenderal polisi bintang tiga. 

Karier di kepolisian dimulai sejak ia lulus dari Sekolah Perwira (Sepa) Militer Sukarela (Milsuk) Polri pada tahun 1989. 

Jabatan terakhirnya adalah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2024.

Jabatan tersebut diemban setelah sebelumnya ia menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah pada periode 2020—2024.[4]

Namun, penempatannya di Kementerian Perdagangan RI berlangsung singkat, yakni hanya beberapa minggu. Sebelum akhirnya pada Agustus 2024, Ahmad Luthfi memutuskan pensiun dini untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2024.

Ahmad Lutfi merupakan putra daerah Jawa Timur yang berasal dari Nganjuk.

Kehidupan awal dan pendidikan

Luthfi lahir pada tanggal 22 November 1969 di Surabaya, ibu kota Jawa Timur, sebagai putra dari Makali dan Musarofah. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Sempat Marah dan Ngomel, Pinjam Duit Anak Demi Bayar Gaji Karyawan Hibics Fantasy

Ia belajar hukum di sebuah perguruan tinggi yang tidak disebutkan namanya dan lulus pada tahun 1990. 

Dia kemudian mengejar gelar pascasarjana di bidang kepolisian dan lulus pada tahun 1995.

Karier awal di Kepolisian 

Ahmad Luthfi bergabung dengan kepolisian pada tahun 1989, sebelum lulus. Ia memulai kariernya dengan pangkat inspektur polisi kedua setelah menyelesaikan kursus persiapan kepolisian singkat. 
Ahmad Luthfi ditugaskan di markas besar kepolisian pusat selama dua tahun sebelum menerima promosi ke pangkat inspektur polisi pertama. 

Dia kemudian dipindahtugaskan ke dinas provost polisi, dinas keagamaan, dan dinas intelijen, dengan berbagai peran dan jabatan.

Irjen Kementerian Perdagangan

Pada Juni 2024, Polri mengumumkan bahwa Ahmad Luthfi dicalonkan sebagai inspektur jenderal Kementerian Perdagangan dan pengangkatannya masih menunggu konfirmasi dari Presiden dan penilaian uji kompetensinya.

Pencalonan tersebut memicu kritik dari IPW yang mempertanyakan kurangnya birokrat berkualitas yang tersedia untuk mengisi jabatan tersebut pos. 
Pengangkatan Ahmad Luthfi dimungkinkan melalui undang-undang TNI/Polri, yang disahkan beberapa bulan sebelum pencalonannya dan membuka jalan bagi perwira polisi dan militer untuk menduduki jabatan sipil.

Pencalonan Ahmad Luthfi tetap berlanjut meski mendapat banyak kritik, dan ia dilantik sebagai inspektur jenderal perdagangan kementerian pada 14 Agustus 2024.

Baca juga: Komjen Ahmad Luthfi Pensiun dan Jadi Gubernur Jateng Terpilih, 2 Saudaranya Jenderal di TNI Polri

Sebelum dilantik, ia sudah dipromosikan menjadi komisaris jenderal polisi bintang tiga pada 29 Juli.

Telpon Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku sampai ditelepon gubernur lain terkait kebijakan penghapusan pajak dan denda yang dierapkan di Jawa Barat.

Dua gubernur tersebut yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Penghapusan denda pajak tersebut dikatakan mantan Bupati Purwakarta itu menjadi pedoman bagi seluruh gubernur di Indonesia.

Bahkan kata Dedi Mulyadi, masyarakat sampai menagih kebijakan serupa kepada gubernur masing-masing.

Dia menyampaikan itu pada pelantikan, pengukuhan dan pengambilan sumpah/janji PNS dalam JPT Pratama dan JA di Pemprov Jawa Barat, Kamis (27 Mar 2025) lalu.

Awalnya dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan pesan kepada para pegawai yang baru dilantik itu bekerja dengan niat ikhlas.

Sebab kata dia, jika ada niat maka pasti ada jalan.

"Kalau ada niat pasti ada jalan. Satu catatannya, ikuti saja, saya tidak perlu diikuti-ikuti," ucapnya dilansir Tribunjambi.com dari Youtube HumasJabar, Minggu (20/3/2025).

Dia kemudian menyampaikan terimakasih kepada jajaran Pemprov Jawa Barat yang mau melaksanakan kebijakan yang dikeluarkannya.

Dedi Mulyadi kemudian menceritakan bahwa setiap kali dia bangun pukul 5.00 WIB langsung menelopon Sekda, Kepada Bapenda hingga kepala bidang.

"Mungkin di tempat lain rapatnya itu tujuh kali, saya begitu bangun jam 5 langsung telepon Sekda, kepada Bapenda, kemudian salah satu kepala bidang."

"Jam 9 harus sudah keluar surat keputusan  tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya," ucap Dedi Mulyadi.

Baca juga: Gebrakan Baru Dedi Mulyadi di Bidang Pendidikan, Ingat, Beasiswa Pelajar Bakal Dicabut Bila Langgar

Bahkan kata dia, bila perlu keputusan itu diputuskan dan dilaksanakan pada hari yang sama.

Namun karena sistem, kebijakan tersebut baru bisa berlaku keesokan harinya.

Kata Dedi Mulyadi, mungkin pejabat yang ditelepon tersebut pusing dalam menerapkan kebijakan itu.

Namun justru kata Dedi, terbalik lah yang terjadi.

Dia kemudian menyebutkan dampak dari kebijakan itu biasanya warga mengantre untuk mudik, namun kali ini antre bayar pajak sambil tersenyum.

"Baru terjadi sepanjang sejarah, orang ngantre mudik, beli tiket, ngantre di rest area. Di Jawa Barat ngantre bayar pajak sambil tersenyum," ucapnya disambut tepuk tangan.

Dengan kebijakan itu kata Dedi Mulyadi terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai Rp200 miliar.

Bahkan jumlah itu akan meningkat setelah Lebaran Idulfitri 2025 nanti.

"Dan pada akhirnya kebijakan ini menjadi kebijakan yang menggema di seluruh Indonesia. Seluruh rakyatnya nagih pada gubernurnya masing-masing," ungkap Dedi Mulyadi.

 Pada kesempatan itu dia mengaku ditelepon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution gegara kebijakan tersebut.

"Saya ditelepon Gubernur Jawa Tengah 'gara-gara pak Gub Jabar saya jadi harus membebaska, ya sudah saya bebaskan' kemarin juga Banten, Sumatera Utara sudah melaksanakan dan beberapa provinsi akan melaksanakan."

"Semuanya dimulai dari Jawa Barat," ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu dia berseloro tentang enaknya memiliki gubernur yang berstatus duda. 
Sebab pulang jam berapa pun tidak ada menunggu di rumah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Hujan Deras Robohkan Tembok di Jambi, Udin Meninggal Sehari Sebelum Idul Fitri

Baca juga: Dedi Mulyadi Sampai Ditelpon Gubernur Jateng Hingga Bobby Nasution Gegara Pemutihan Pajak Kendaraan

Baca juga: Open House Lebaran, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Ajak Masyarakat Bersilaturahmi