Dedi Mulyadi Geram, Alih Fungsi Lahan di Puncak Picu Banjir Bandang: Saya Marah, Saya Nangis

Pembongkaran dimulai pada Kamis (6/3/2025) setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius.

"Banyak pelanggarannya, mulai dari lingkungan hingga izin lokasi. Mereka membangun melebihi batas yang ditetapkan, termasuk ketinggian bangunan," jelas Dedi di lokasi pembongkaran.

Meski dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jawa Barat, Dedi menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan aturan.

Baca juga: Proyek Ridwan Kamil Disegel Dedi Mulyadi, Jembatan Rp 800 Miliar di Bogor Bermasalah: Hutan Rusak!

Dedi juga menuding adanya praktik jual beli lahan yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah. 

"Kalau PT Perkebunan nggak mampu menghasilkan dari perkebunan, ya mundur saja. Jangan jadikan lahan ini sebagai proyek bangunan."

"Dan orang Jakarta juga jangan cuma menyalahkan orang atas, karena yang punya lahan ini kebanyakan orang Jakarta," tandasnya.

Kasus ini menjadi sorotan sebagai cerminan carut-marutnya tata kelola ruang di kawasan Puncak dan sekitarnya, yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan bencana banjir.

Ungkap Sungai Bersertifikat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menemukan fakta mencengangkan terkait adanya sungai yang bersertifikat selain pagar laut di pesisir Tangerang, Banten.

Sertifikat itu terungkap saat meninjau pengerukan dan pelebaran sungai di Bekasi.

Saat itu Kang Dedi, sapaan akrabnya mendapat laporan dari petugas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Dedi Mulyadi dilaporkan terkait sejumlah daerah aliran sungai sudah bersertifikat dan menjadi hak milik perorangan.

"Bupati Bekasi sebenarnya sudah ada proyek normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari akun TikToknya @dedimulyadiofficial, Senin (10/3/2025).

Diketahui, proyek itu berada di daerah Babelan.

Progres pengerjaan proyek sudah 50 persen. 

Baca juga: Kronologi Polisi di Semarang Cekik Bayi 2 Bulan, Bermula saat Istri Titip Anaknya dan Berbelanja