Dedi Mulyadi Geram, Alih Fungsi Lahan di Puncak Picu Banjir Bandang: Saya Marah, Saya Nangis

Sisanya terhambat lantara daerah aliran sungai sudah disertifikatkan.

"Bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik," kata Dedi.

Ia menyindir, bukan hanya laut yang disertifikatkan, sekarang sungai juga disertifikatkan.

"Isukan (besok) langit disertifikatkan. Nanti kita turun ke sana, mau memilih (tetap) banjir atau ridhokan (lahannya). Gitu aja," jelas Dedi.

Ia pun kemudian menayakan proyek mana lagi yang mentok atau terhambat karena daerah aliran dimiliki perorangan.

Salah seorang petugas BBWS menyampaikan, ada salah satu proyek yang progres pelaksanaan hanya 11,6 persen.

Dalam kunjunggannya ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Dedi menyoroti lambannya progres normalisasi sungai akibat kendala kepemilikan lahan.

"Sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini 50 persen mentok karena ada kendala. Tanahnya menjadi hak milik. Hal ini juga terjadi di Paket 6, sebelumnya di Paket 7."

"Pelaksanaannya progresnya hanya mentok di 11,6 persen karena terkendala masalah lahan," ujar Dedi dikonfirmasi ulang, Senin (10/3/2025).

Menurut Dedi, kepemilikan lahan oleh individu maupun perusahaan menjadi hambatan utama dalam penyelsaian proyek ini.

"Betul, karena terkendala dimiliki perorangan dan perusahaan. Ini nu jarahat di Indonesia teh loba teuing, Gusti. Ari sia walungan disertifikatkeun (Yang jahat di Indonesia terlalu banyak, Ya Allah. Ini sungai disertifikatkan)," ungkapnya dengan nada geram.

Dedi juga menegaskan bahwa sebenarnya proyek ini sudah berjalan dan tidak membutuhkan tambahan dana yang besar.

Baca juga: Pengangkatan 248.970 CPNS, 1.017.111 PPPK Ditunda, Pemerintahan Presiden Prabowo Dinilai Carut Marut

Akan tetapi, ia mengaku terpaksa mencari solusi alternatif, termasuk mengumpulkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk menyelsaikan kendala ini.

"Saya sampai nekat iuran Rp 500 miliar itu sebenarnya nggak mesti, karena proyek sudah ada, sudah berjalan. Tapi kendalanya, DAS Bekasi, Cikeas, dan Cileungsi sudah bersertifikat. Untuk itu, ini harus diselesaikan. Paling disomasi," tegasnya. 

Dedi Mulyadi berharap pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi hukum untuk mengatasi permasalahan lahan ini.