PSU Bungo Pada Momen Lebaran Akan Pengaruhi Partisipasi Masyarakat, Begini Kata Pengamat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemungutan Suara Ulang (PSU) 21 TPS di Pilkada Bungo akan digelar pada 5 April 2025.

Penyelenggaraan PSU tersebut bertepatan dengan momen hari raya idul fitri atau lebaran hari kelima.

Penyelenggaraan PSU yang bertepatan dengan momen lebaran ini dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak pada partisipasi masyarakat.

Mengingat partisipasi masyarakat pada 24 November lalu di 21 TPS ini sudah cukup tinggi, dari 8.362 Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilih dengan sah sebanyak 6.616 orang atau 79 persen.

Maka penyelenggaraan PSU di momen lebaran ini hanya ada dua kemungkinan, partispasi menurun, atau justru meningkat seperti PSU-PSU yang pernah dilaksanakan di Provinsi Jambi.

Pengamat Politik Universitas Jambi, Citra Darminto mengatakan bahwa PSU di Bungo harus menjadi perhatian semua pihak. Terlebih setiap pelaksanaan PSU dinamika politiknya akan lebih tinggi.

"Apalagi kalau kita lihat PSU di Bungo selisih perolehan suara yang begitu kecil, oleh sebab itu memang ini harus menjadi perhatian kita semua," ujarnya, Senin (10/3/2025).

Citra menuntut penyelenggara untuk bekerja lebih profesional sesuai kewenangan yang di miliki, dengan harapan PSU yang akan dilaksanakan berjalan aman dan lancar.

"Saya mengingatkan penyelenggara pemilihan umum untuk mengantisipasi politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU), terutama yang dilaksanakan usai Idul Fitri 1446 H," ungkapnya.

Menurutnya Politik uang yang dianggap bisa menjadi persoalan, dan ditambah dengan wujud barang seperti sembako.

Terlebih kata Citra kondisi ekonomi yang sulit seperti saat ini mendukung politik uang ini tersebar luas pada saat PSU nanti.

"Saya pikir memang itu menjadi pilihan yang harus diawasi ya, atau harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat kabupaten Bungo," tuturnya.

Mengingat PSU dilakukan dengan membatasi kampanye para calon kepala dan wakil kepala daerah, maka potensi politik uang menjadi pilihan rasional untuk dapat meraup suara.

"Jadi, strategi sembako politik uang itu menjadi pilihan yang rasional bagi calon untuk bisa menaikkan suaranya. Apalagi kampanye mereka dibatasi," tegasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap penyelenggara dapat mengantisipasi agar tidak berdampak terhadap kualitas PSU yang akan dilakukan nantinya.