Sekjen Gerindra Ungkap Hubungan Megawati dan Prabowo Pasca Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret

Namun, Megawati Soekarnoputri memberikan arahan agar kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah menunda kegiatan tersebut.

Bahkan, Megawati juga meminta agar kepala daerah yang sudah berangkat ke lokasi retret untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

97 Merupakan Kader PDIP.

Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

Baca juga: Ketum PDIP Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret di Magelang, Wamenaker Noel: Pendendam

Sementara sisanya, 46 kepala daerah masih belum bergabung.

"51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah."

"Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDIP yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.

Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.