Polemik di Papua
Aksi Tolak Makan Bergizi Gratis di Wamena Papua Ricu, Ada Kepulan Asap
Aksi unjuk rasa tolak program Makan Bergizi Gratis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berlangsung ricuh.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Aksi unjuk rasa tolak Makan Begizi Gratis.
TRIBUNJAMBI.COM - Aksi unjuk rasa tolak program Makan Bergizi Gratis di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berlangsung ricuh.
Kericuhan tersebut diketahui berdasarkan video yang beredar diterima Tribun Papua, Senin, (17/2/2025).
Para demonstran yang menolak salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu beredar di sosial media.
Dilihat dari video berdurasi 7 menit itu terlihat gupalan asap, menutup para demonstran di Kawasan Hom-hom, Wamena.
Namun belum diketahui pasti apakah itu merupakan asap tembakan gas air mata atau bukan.
Beberapa anak yang menggenakan seragam SMA, nampaknya tidak suka dengan sesuatu yang datang dari arah berlawanan.
Mereka lalu mengambil batu dan melempar ke arah berlawanan tersebut.
Hingga berita ini disiarkan, Tribun-Papua.com, belum menerima konfirmasi resmi dari kepolisian setempat terkait situasi di sana.
Baca juga: Pelajar West Papua Besok Unjuk Rasa Tolak Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo, Ini Tuntutannya
Baca juga: Breaking News Peluncuran Makan Bergizi Gratis di Tanjabbar Ditunda, Vendor Belum Siap
Sebelumnya memang terlihat ratusan anak-anak berseragam SMA membawakan spanduk serta berkumpul untuk hendak melakukan demonstrasi tolak program Makan Bergizi Gratis.
Tolak Program Makan Bergizi Gratis.
TRIBUNJAMBI.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI, Prabowo Subianto mendapat penolakan dari pelajar di Papua.
Penolakan tersebut kembali akan disampaikan pada unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (17/2/2025) besok.
Para siswa yang tergabung Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) berencana menggelar aksi damai itu untuk menolak program MBG yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo.
Koordinator aksi, Aluri Wandik menjelaskan unjuk rasa tersebut didasari dari hadirnya program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Kata dia, program MBG tersebut tidak memberikan dampak positif bagi pelajar di Papua.
Menurutnya, pelajar di Bumi Cendrawasih itu lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada makanan gratis.
"Kami tidak butuh makanan gratis, kami butuh pendidikan gratis. Bagi kami, makanan gratis tidak ada gunanya karena di rumah kami sudah ada makanan."
"Oleh karena itu, besok kami akan menggelar aksi menolak program ini," ujar Aluri dilansir dari Tribun-Papua.com, Minggu (16/2/2025).
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Dimulai 17 Februari, Dinkes Pastikan Keamanan Pangan
Aluri menambahkan, pihaknya telah mengajukan surat izin ke beberapa instansi, termasuk kepolisian.
Sehingga aksi dipastikan berjalan sesuai aturan. Rencananya, aksi ini akan dipusatkan di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
"Tujuan aksi kami adalah mendatangi Dinas Pendidikan. Surat izin sudah kami bagikan ke beberapa instansi, termasuk kepolisian. Aksi ini akan diikuti oleh anggota SPWP," jelasnya.
Senada dengan Aluri, perwakilan SPWP lainnya, Yeskiel Walela, menegaskan, bahwa tuntutan utama mereka adalah agar kebijakan MBG dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis.
"Kami ingin kebijakan Makan Bergizi Gratis ini dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis. Dengan begitu, siswa dari keluarga ekonomi lemah di Papua bisa belajar tanpa terbebani biaya sekolah yang tinggi, terutama di sekolah swasta," pintanya.
SPWP juga mengajak pelajar dari berbagai tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga mahasiswa dan guru honorer yang terdampak pemotongan anggaran pendidikan untuk bergabung dalam aksi ini.
"Kami mengundang secara terbuka kepada semua pelajar sejak tanggal 12 Februari 2025 dari berbagai sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga mahasiswa serta guru-guru honorer yang mana gajinya dipotong akibat pemotongan biaya pendidikan."
"Selain itu, kami juga mengajak seluruh orang tua siswa-siswi selaku pembimbing utama siswa-siswi yang mana dengan jerih payah untuk selalu membiayai anaknya dengan realita biaya sekolah dan SPP yang mahal," pungkasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Jumiwan Aguza Tak Dilantik jadi Bupati Bungo pada 20 Februari, Selisih 1.124 Suara, Pembuktian di MK
Baca juga: Rencana Korem di Lampung Jadi Kodam Setelah Efisiensi Anggaran, Berlanjutkah?
Baca juga: Ramadhan 2025 Tiba,Keutamaan Mengerjakan Puasa Sebulan Penuh
Baca juga: Pembangunan Rumah Sakit Adiyaksa Jambi Telan Anggaran Rp383 Miliar Lebih, Sumber Dana SBSN
Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.