Respon Istana Soal Makan Bergizi Gratis Ditolak KKB Papua: Mereka akan Berhadapan dengan TNI-Polri

Update KKB Papua tolak Makan Bergizi Gratis.

TRIBUNJAMBI.COM - Pihak Istana Kepresiden RI merespon penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan sejumlah pelajar di Papua. 

Tidak hanya menolak, kelompok separatis di Bumi Cendrawasih juga mengancam akan melakukan penembakan dan pembakaran sekolah. 

KKB mengancam akan membakar sekolah yang menjadi tempat program itu berlangsung. 

Ancaman tersebut pun ditanggapi Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. 

Hasan Nasbi menegaskan KKB Papua yang menolak dan mengancam Makn Bergizi Gratis itu akan berhadapan dengan TNI-Polri. 

"Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI-Polri," kata Hasan dilansir dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025). 

Hasan menegaskan Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan di Papua.  

Sebab, ini adalah program yang akan dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.  

Baca juga: Respon TNI Terhadap KKB Papua Ancam dan Tolak Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Siap Diluncurkan 17 Februari, Sasar 3.408 Pelajar

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," ujar Hasan Nasbi.  

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.  

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.  

Merespons ini, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai adanya ancaman OPM.  

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.  

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.

Respon Mendikdasmen 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti merespon penolakan Program Makan Bergizi Gratis oleh pelajar di Papua. 

Baca juga: KKB Papua Ancam dan Tolak MBG Presiden Prabowo, TNI Diminta Beri Pengamanan, Polri Tegakkan Hukum

Pelajar yang menolak program Presiden Prabowo Subianto itu menyarankan menggantinya dengan pendidikan gratis. 

Penolakan itu dikatakan Muti akan dijadikan sebagai evaluasi kedepannya. 

Kata dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disempurnakan demi mendukung kesehatan murid-murid sekolah.  

"Ya, program ini nantikan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," ujar Muti saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).  

Abdul Muti menuturkan, berbagai kasus yang terjadi selama masa program MBG ini berjalan akan menjadi evaluasi untuk penyempurnaan.  

"Berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," kata dia.  

Muti pun menegaskan, Kemendikdasmen sepenuhnya mendukung program Makan Bergizi Gratis karena anak-anak membutuhkan makan bergizi selama masa pertumbuhan.  

"Keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima," kata dia.  

Baca juga: Diet Ketat APBN 2025 Dipangkas hingga Rp305,69 Triliun, Akan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis

Menurut Muti, program MBG juga mendukung penguatan pendidikan sejak dini, mengingat sasaran program tersebut dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.  

"Stamina yang prima itu sangat mendukung semangat dan energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu," katanya. 

Sebelumnya beredar di sosial media sejumlah pelajar di Kabupaten Yahukimo melakukan penolakan program Makan Bergizi Gratis tersebut. 

Para pelajar tersebut melakukan penolakan program Presiden Prabowo itu dengan menuntut menggantinya dengan program lain. 

Mereka meminta Presiden Prabowo menggantinya dengan pendidikan gratis. Program tersebut menurut mereka lebih dibutuhkan masyarakat.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kesalahan Fatal Firdaus Oiwobo Dimanfaatkan Hotman Paris Usai Hina Pengadilan, Kirim Surat ke MA

Baca juga: Gempa Bermagnitudo 6.4 Guncang Bengkulu Jumat Siang, Pusat Gempa di Samudra Hindia

Baca juga: Jalan Dusun Mudo Nyaris Putus Akibat Abrasi, Pemkab Muaro Jambi Siapkan Rp 600 Juta untuk Perbaikan

Baca juga: Resep Takjil Buka Puasa, Bubur Sumsum Pandan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com