Yusril Ungkap Presiden Prabowo Setuju Beri Amnesti dan Abolisi Bagi Kelompok Bersenjata di Papua

polemik di Papua.

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Prabowo Subianto kata Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra setuju memberikan amnesti dan abolisi bagi kelompok bersenjata di Papua.

Pertimbangan Presiden Prabowo itu disampaikan Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025). 

Dia mengatakan, Kementerian Hukum saat ini sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti. 

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," ungkap Yusril Ihza Mahendra, Rabu (22/1/2025). 

Dia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan, salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua adalah Juha Christensen.

Juha Christensen merupakan aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh. 

Menurut dia, Juha Christensen menawarkan diri untuk menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia. 

Baca juga: Kronologi Brigpol Ronald Gugur Ditembak KKB Papua di Puncak Jaya: Antar Minyak Tanah ke Rumah

Baca juga: Jubir TPNPB OPM Sebut Brigpol Ronald Tewas Ditembak KKB Papua di Puncak Jaya

"Namun sejauh ini, Pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden SBY," ujarnya. 

Yusril Ihza Mahendra juga merespons pertanyaan Dubes Inggris Dominic Jermey terkait kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua. 

Sebab, pertanyaan itu seringkali muncul di Parlemen Inggris tentang tudingan pelanggaran HAM di Papua, apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM. 

Yusril mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum. 

Ia juga menyatakan, Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua. 

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya. 

Yusril juga menambahkan, pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum. 

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucap dia.

Aske Mabel Beraksi 9 Kali

Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua pimpinan Aske Mabel hingga saat ini tercatat telah sembilan kali melakukan penyerangan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Baca juga: Satu Anggota Polisi Gugur Lagi, Ditembak KKB Papua di Puncak Jaya, Pelaku Dikejar

Dari serangkaian penembakan yang dipimpin pecatan polisi itu telah menelan korban tewas.

Warga sipil yang dilaporkan tewas akibat kekejaman KKB tersebut sebanyak lima orang.

Aske Mabel bahkan merupakan pelaku utama dalam insiden penembakan yang terjadi di Yalimo, Papua Pegunungan itu.

"Ya, termasuk Reskrim, Brimob, dan Syber Polda Papua, untuk mendukung Satgas Ops Damai Cartenz-2025 dan Polres Yalimo dalam mengungkap kasus ini," ungkap Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, Kamis (16/1).

Faizal mengungkapkan bahwa penembakan yang dilakukan Aske Mabel terjadi di beberapa titik Yalimo, Papua Pegunungan.

Dia juga mengungkapkan penyerangan yang dilakukan terhadap warga sipil itu dengan menggunakan senjata api.

Menanggapi situasi yang semakin memprihatinkan ini, Polda Papua bersama Satgas Ops Damai Cartenz telah meningkatkan patroli dan penjagaan di wilayah Yalimo. 

Aparat keamanan juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang. Laporkan setiap informasi yang terkait dengan keberadaan KKB kepada pihak berwajib,” tegas Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo. 

Pihak berwenang berkomitmen untuk menangkap Aske Mabel dan kelompoknya guna mengembalikan keamanan di Kabupaten Yalimo.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Prediksi Skor Al Ittihad vs Al Shabab, Cek Head to Head dan Statistik Tim Liga Pro Saudi

Baca juga: Satgas Ungkap KKB Papua Pimpinan Aske Mabel Sudah 7 Bulan Lakukan Kekerasan di Yalimo, Eks Polisi

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Halaman 130, Museum

Baca juga: Kisah Nabi Ibrahim: Teladan Keteguhan Iman dan Pengorbanan

Artikel ini diolah dari Kompas.com