Polisi Tembak Polisi

Daftar Kasus Viral Oknum Polri Sepanjang 2024, Naik Pangkat Hingga Polisi Tembak Polisi

Tayang: Senin, 23 Desember 2024 18:19 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Daftar Kasus Viral Oknum Polri Sepanjang 2024, Naik Pangkat Hingga Polisi Tembak Polisi

Kolase Tribun Jambi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan daftar beberapa kasus viral yang terjadi di tanah air terkait dengan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dengan kejadian tersebut membuat institusi yang saat ini dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedikit tercoreng.

Baca Selanjutnya:

Profil Heri Gunawan, Politikus Gerindra Tersangka Korupsi Dana Sosial BI dan OJK

Belakangan, diketahui bahwa penembakan itu dilakukan bukan karena korban ikut tawuran, melainkan memepet pelaku di jalan.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit menegaskan akan memberikan sanksi etik dan pidana kepada polisi yang melanggar hukum. "Saya minta untuk seluruh jajaran melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat, sehingga pelanggaran bisa berkurang. Namun bila ada yang melanggar, tindak tegas," tegasnya.

4. Partai Cokelat

Tuduhan keterlibatan oknum polisi dalam Pilkada serentak 2024 masih menjadi polemik. PDI Perjuangan mengeklaim telah mengantongi bukti keterlibatan oknum polisi dalam Pilkada di beberapa daerah seperti Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya telah membentuk tim khusus untuk mempersoalkan anomali yang terjadi di daerah tersebut.

PDIP berencana mendaftarkan temuan-temuan tersebut dalam gugatannya ke MK pada 15 Desember 2024, tiga hari setelah penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo enggan menanggapi isu keterlibatan aparat kepolisian dalam kerja pemenangan pasangan calon tertentu. "Tanya partailah, saya kan bukan dari partai," kata Listyo sambil tersenyum kepada awak media.

Sejumlah pihak beranggapan istilah Partai Cokelat, seharusnya menjadi pengingat bagi Polri untuk menjaga netralitas.

“Polisi wajib netral dan tidak boleh ada kata lain selain netral di dalam pemilu,” kata Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai pernyataan Hasto merupakan kritik terhadap institusi Polri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meminta Polri mengoreksi diri setelah munculnya dugaan pengarahan aparat pada pemilu.

Jazilul mengakui tidak menemukan bukti konkret soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu, tetapi mendengar isu terkait hal ini.

Kekesalan PDI-P atas dugaan pengerahan oknum aparat Polri ini melebar ke usulan untuk mengembalikan Polri di bawah TNI seperti masa Orde Baru. Namun, usulan ini banyak ditentang oleh berbagai pihak.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News