Polemik di Papua
PM Selandia Baru Bertemu Presiden Prabowo di KTT, Singgung Pembebasan Pilot Susi Air dari KKB Papua
Pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB Papua beberapa waktu lalu dapat perhatian dari Perdana Menteri Selandia Baru
KKB Papua.
TRIBUNJAMBI.COM - Pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB Papua beberapa waktu lalu mendapat perhatian dari Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon.
Christopher menghargai setiap upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembebasan dari kelompok tersebut.
Penghargaan itu disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di sela-sela kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asian Pacific Economy Cooperation (APEC) 2024, di Lima, Peru, Jumat (15/11) waktu setempat.
"Kami sangat menghargai upaya dari Anda, seluruh pemerintahan Anda, serta pemerintah sebelumnya, atas apa yang telah kita capai, yang merupakan hasil yang sangat baik," ucap Luxon dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu (16/11).
Dalam kesempatan itu, Luxon juga mengucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo. Ia menyampaikan antusiasmenya terhadap peluang kolaborasi lebih lanjut di masa depan.
"Pemerintah kami sangat menantikan hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pemerintahan baru Anda. Kami sangat antusias dengan arah yang akan ditempuh Indonesia di bawah kepemimpinan Anda," ujar Luxon.
Di sisi lain, PM Luxon juga memuji peran konstruktif Indonesia di kawasan ASEAN dan global, sembari menyoroti capaian dalam perdagangan dua arah yang telah meningkat tiga kali lipat sejak 2018.
Menurut dia, Selandia Baru dan Indonesia memiliki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan, keamanan pangan, dan pariwisata.
Sebagai informasi, pilot Susi Air dengan nama Philip Mark Merthens dibebaskan KKB pimpinan Egianus Kogoya, pada 21 September.
Sebelumnya Merthens disandera selama 1 tahun 9 bulan, sejak 7 Februari 2023.
Baca juga: Kapolri Ungkap Penyebab Jumlah Anggota KKB Papua Meningkat, Kini Ada 24 Jaringan, Ribuan Anggota
Baca juga: Kapolri Ungkap Jumlah Jaringan KKB Papua dan Senjata yang Dimiliki, Berapa Jumlahnya Kini
Di Lima, Presiden Prabowo juga bertemu PM Kanada, Justin Trudeau. Pada kesempatan itu, Trudeau melayangkan pujian kepada Prabowo terkait kepemimpinannya yang menjabat sebagai Presiden RI, sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Bapak Presiden, sekali lagi selamat atas kepemimpinan Anda yang luar biasa selama beberapa bulan terakhir," kata Trudeau.
“Sungguh luar biasa melihat Indonesia menghadapi begitu banyak tantangan besar dengan cara yang positif,” lanjutnya.
Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Kanada yang perlu ditingkatkan lagi.
Prabowo menjabarkan, ada berbagai banyak hal baru yang nantinya bisa menjadi poin kerja sama oleh Indonesia dan Kanada, seperti dalam bidang digital dan energi terbarukan.
"Saya pikir kita bisa bekerja sama dalam hal lain, seperti digital dan energi terbarukan," kata Prabowo.
Kapolri Ungkap
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap penyebab bertambahnya jumlah anggota KKB Papua dan jaringannya.
Dia menduga penyebab meningkatnya jumlah anggota kelompok separatis tersebut terkait kebijakan pemerintah.
Jenderal Listyo menyebutkan dugaan tersebut karena kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan warga Papua belum diterima dengan baik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal itu pada HUT ke-79 Brimob Polri di Depok pada Kamis (14/11/2-24) lalu.
"Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik, atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB-nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini," ujar Sigit.
Baca juga: Satgas Kejar KKB Papua Pelaku Penembakan Pekerja Kayu Asal Manado di Intan Jaya
Sigit menambahkan bahwa pemerintah memiliki tantangan besar dalam memberikan pemahaman kepada warga Papua mengenai keseriusan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan Brimob dalam menghadapi berbagai konflik sosial yang mungkin terjadi.
"Di sisi lain, kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang sebetulnya rekan-rekan memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut," tuturnya.
Jumlah Jaringan dan Anggota KKB Papua.
jumlah jaringan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua dan jumlah senjata yang dimiliki hingga saat ini.
Jenderal Listyo mengungkapkan data itu pada rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Dia menyebutkan bahwa hingga saat ini ada 24 jaringan kelompok kriminal bersenjata tersebut.
Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan total anggota KKB Papua hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.438 orang.
Jenderal Listyo bahkan mengungkap bahwa kelompok tersebut juga dilengkapi senjata api (senpi).
"Kami laporkan bahwa sampai saat ini terdapat 24 jaringan KKB dengan total jumlah kekuatan 1.438 angggota dan mereka memiliki 361 senpi yang tersebar di 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan," kata Sigit.
Dari data yang dipaparkan Sigit, daerah rawan KKB di Papua berada di Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Maybrat, dan Mimika.
Jenderal Listyo menilai, hal ini mengakibatkan Papua menjadi daerah dengan kerawanan tinggi jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Baca juga: Intan Jaya Memanas Usai KKB Papua Serang Pos Tindak Luar, Satgas Operasi Damai Cartenz Kejar Pelaku
"Dan ini tentunya memiliki kerawanan yang tinggi khususya pada saat pilkada nanti sehingga kami memang mmberikan perhatian khusus," ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan data gangguan KKB sejak awal 2024 hingga saat ini.
Tercatat, ada 217 aksi dengan jumlah 104 korban dengan rincian 56 meninggal dunia dan 48 luka-luka.
"Data gangguan KKB selama 2024 ada 217 aksi dan 104 korban," ungkapnya.
Selanjutnya, Sigit mengungkap, ada kelompok KKB yang bergerak secara politik.
Hingga saat ini, mereka sudah melakukan setidaknya 205 aksi.
"Mereka melakukan 205 aksi ada 4 kelompok dari mulai KNPB, ULMWP, GRPWP, dan seterusnya," kata Sigit.
Jenderal bintang empat ini menambahkan, kelompok KKB yang bergerak secara politis itu kerap mengangkat aksi isu marginalisasi dan diskriminasi, sejarah intergrasi dan status politik, pelanggaran HAM, hingga kegagalan pembangunan di Papua.
"Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua. Ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait program-program untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Sigit.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Protes Makanan di SMA Titian Teras Berulang, Pengelola Catering Curiga Ada Persaingan Bisnis
Baca juga: Sisa Dua Hari Lagi Masyarakat Batanghari Bisa Urus Pindah Memilih untuk Pilkada
Baca juga: Vendor Catering SMA Titian Teras Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait Video Viral
Baca juga: Satresnarkoba Polres Merangin Tangkap Dua Pengedar Ganja di Lembah Masurai
Artikel ini diolah dari TribunJateng.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.