Berapa Gaji Menteri, Wamen dan Kepala Badan di Kabinet Merah Putih yang Dilantik Hari Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Berapa gaji dan tunjangan menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang totalnya 109 orang yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran.

Para menteri Kabinet Merah Putih dilantik pada 21 Oktober 2024.

Lalu berapa gaji menteri dan wakil menteri? 

Berikut selengkapnya menurut yang diatur undang-undang dan peraturan pemerintah yang dikutip dari Tribunnews.

Gaji dan Tunjangan Menteri

Gaji pokok menteri negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000 mengatur, menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Baca juga: Dilantik Jadi Wakil I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata Fokus Benahi Masalah RS dan Batu Bara

Baca juga: Anies Baswedan Makan Bareng Cak Imin Usai Pelantikan Prabowo: Traktiran udah Dapat Pekerjaan Baru

Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga berhak atas tunjangan.

Besaran tunjangan menteri diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp 13.608.000 setiap bulan.

Bukan hanya menteri negara, nominal tunjangan jabatan per bulan itu juga berlaku untuk jaksa agung, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pejabat lain yang kedudukannya setingkat menteri negara.

Jika ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 18.648.000 per bulan.

Dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/10/2024) selain gaji dan tunjangan jabatan, menteri juga mendapatkan tunjangan operasional.

Akan tetapi, tunjangan operasional hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Adapun besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing.