Jakarta Nggak Perlu Janji-janji Bohong, Bincang Bareng Cawagub DKI Jakarta, Rano Karno

TRIBUNJAMBI.COM - Rano Karno tak pernah menyangka akan ditunjuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendampingi Pramono Anung.

Di usianya kini sudah 63, Rano tak punya lagi keinginan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Menjadi anggota DPR RI dirasanya sudah cukup.

Rano Karno mengatakan perintah Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP tak bisa dibantahnya, maka, dia harus siap.

Dia dan Pramono Anung juga sudah menyiapkan sederet rencana dan program kerja jika nanti berhasil memenangi Pilkada DKI 2024. Termasuk apa yang akan dilakukannya terhadap Persija Jakarta.

Dalam wawancara eksklusifnya bersama Tribunnews.com, Rano membeberkan beberapa janji kampanyenya sebagai cawagub DKI Jakarta.

Berikut wawancara lengkapnya:

Banyak orang menunggu, sebenarnya janji konkret Bang Dul kepada warga Betawi, warga DKI, itu apa konkretnya?

APBD 2024 sudah diketuk (untuk) 2025. Rp85 triliun. Prioritas utama kita kalau insya Allah kita jadi wakil gubernur, Mas Pram jadi gubernur, kita jalani ini. Karena ini udah kesepakatan DPRD.

Nggak bisa. Jangan sok belagu deh. Kita punya visi misi, akan kita masukan ke dalam anggaran perubahan. Makanya saya bilang, maaf. Pemerintah itu cuma dua. Urusan wajib sama urusan pilihan.

Wajib itu adalah semua yang berhubungan dengan dasar. Pendidikan, kesehatan, perhubungan. Ini baru dipecah. Pendidikan ke mana nih, siapa urusan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau Universitas.

Ini tugasnya siapa wewenangnya. Artinya itu menjadi prioritas kita kalau kita berbicara tentang PPDB. PPDB ini setiap tahun pasti masalah. Cuma kebetulan, pengalaman saya di Komisi X, yang selalu kita bahas, kita juga ngomong sama Pak Menteri. Pak Menteri, mbok ini direvisi. Ini kan Permen. PPDB itu bukan Undang-Undang. Artinya tolong diini (direvisi).

Akhirnya "jujurlah" permasalahan ada di mana PPDB itu. Ternyata jumlah gedung sekolah negeri itu kurang. SD lulus 18 ribu. Habis lulus ke SMP. SMP cuma bisa menampung 10 ribu, yang 8 ribu ladinya ke mana? Berarti larinya ke swasta. Untuk nampung ini akhirnya dibikinlah zonasi, afirmasi, prestasi.

Tapi untung Jakarta nggak seribet Banten. Banten lebih ribet. Maaf, sekarang kita mau yang namanya daftar online. Banten daerah Lebak masih ada yang blankspot, bagaimana mereka mau daftar. Kalau Jakarta nggak terlalu masalah, bukan tidak ada masalah. Ada masalah.

Kan setiap tahun anak berjumlah, populasi bertambah. Ini bagaimana caranya? Itu misalnya kita bicara pendidikan, kesehatan, segala macam.

Stunting. Ibu selalu bicara tentang stunting. Sampai kami ini diwajibkan menanam 10 tanaman pendamping beras. Apa? Oke, sorgum kita nggak mungkin. Saya diperintahkan, kita diperintahkan, apa? Ubi, singkong, sukun, jagung. Suatu saat kalau beras nggak ada bagaimana? Ibu sampai berpikir tentang itu. Ibu nggak pernah berhenti berpikir tentang Indonesia. Bingung saya.