Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 36, Hubungan UUD 1945

2)      Pengusutan dan penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3)      Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

4)      Penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hubungan Antara UUD 1945 tentang Ekonomi dan TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

1)      Tujuan yang Sama: Kedua dokumen ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa sumber daya alam dan perekonomian harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. TAP MPR XI/MPR/1998 mendukung ini dengan menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mencapai pemerintahan yang efisien dan adil.

2)      Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Transparansi: UUD 1945 mendukung perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi dan prinsip keadilan. TAP MPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan prinsip utama dalam demokrasi ekonomi untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan baik tanpa adanya praktek-praktek korupsi.

3)      Pemberdayaan Masyarakat: UUD 1945 mengedepankan asas kekeluargaan dan usaha bersama dalam perekonomian, yang berarti partisipasi masyarakat sangat penting. TAP MPR XI/MPR/1998 mendukung ini dengan upaya pemberantasan korupsi yang dapat memberdayakan masyarakat melalui transparansi dan keadilan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi.

4)      Pengawasan dan Pengendalian: Untuk mencapai tujuan ekonomi yang adil dan makmur, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan sumber daya negara. TAP MPR XI/MPR/1998 menekankan pentingnya pengusutan dan penindakan terhadap praktek KKN, yang merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan ekonomi sesuai UUD 1945 dapat tercapai tanpa hambatan korupsi.

Diskusi Kelompok

Dalam kelompok diskusi, Anda dapat membahas bagaimana implementasi dari kedua dokumen ini dapat saling mendukung dalam konteks nyata. Contohnya, bagaimana langkah-langkah pemberantasan korupsi dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan transparan untuk kesejahteraan rakyat, serta bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan bebas dari KKN

Disclaimer

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.

Sumber Buku : Trezadigjaya dan Anggi Afriansyah.2022.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Jakarta :Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 19 Terkait Pelaksanaan Potret Toleransi Antarumat Beragama