Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 36, Hubungan UUD 1945

TRIBUNJAMBI.COM - Berikut pembahasan kunci jawaban kelas 9 SMP mata pelajaran PKN Kurikulum Merdeka halaman 36.

Berikut ini materi yang membahas tentang hubungan antara isi UUD 1945 soal ekonomi dengan TAP MPR.

Bentuklah kelompok kecil, masing-masing sekitar 5 orang! Carilah bahan dan pelajari:

(1) Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada UUD 1945, (2) Ketetapan MPR tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Diskusikan bersama, apa hubungan antara isi UUD 1945 soal ekonomi dengan TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih tersebut?

Jawaban

Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada UUD 1945

UUD 1945, khususnya Pasal 33, mengatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah poin-poin utama dari Pasal 33 UUD 1945:

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4)      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ketetapan MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menetapkan beberapa hal, antara lain:

1)      Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2)      Pengusutan dan penindakan terhadap pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3)      Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

4)      Penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hubungan Antara UUD 1945 tentang Ekonomi dan TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

1)      Tujuan yang Sama: Kedua dokumen ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa sumber daya alam dan perekonomian harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. TAP MPR XI/MPR/1998 mendukung ini dengan menegaskan pentingnya penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mencapai pemerintahan yang efisien dan adil.

2)      Prinsip Demokrasi Ekonomi dan Transparansi: UUD 1945 mendukung perekonomian yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi dan prinsip keadilan. TAP MPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan prinsip utama dalam demokrasi ekonomi untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan baik tanpa adanya praktek-praktek korupsi.

3)      Pemberdayaan Masyarakat: UUD 1945 mengedepankan asas kekeluargaan dan usaha bersama dalam perekonomian, yang berarti partisipasi masyarakat sangat penting. TAP MPR XI/MPR/1998 mendukung ini dengan upaya pemberantasan korupsi yang dapat memberdayakan masyarakat melalui transparansi dan keadilan, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi.

4)      Pengawasan dan Pengendalian: Untuk mencapai tujuan ekonomi yang adil dan makmur, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan sumber daya negara. TAP MPR XI/MPR/1998 menekankan pentingnya pengusutan dan penindakan terhadap praktek KKN, yang merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan ekonomi sesuai UUD 1945 dapat tercapai tanpa hambatan korupsi.

Diskusi Kelompok

Dalam kelompok diskusi, Anda dapat membahas bagaimana implementasi dari kedua dokumen ini dapat saling mendukung dalam konteks nyata. Contohnya, bagaimana langkah-langkah pemberantasan korupsi dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan transparan untuk kesejahteraan rakyat, serta bagaimana prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan bebas dari KKN

Disclaimer

1. Pembahasan di atas hanya sebagai referensi belajar.

2. Soal di atas merupakan pertanyaan terbuka. Artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku di atas.

3. Artikel ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawaban. Siswa dapat mengembangkan jawaban yang lebih baik.

Sumber Buku : Trezadigjaya dan Anggi Afriansyah.2022.Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Jakarta :Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 9 Halaman 19 Terkait Pelaksanaan Potret Toleransi Antarumat Beragama