Berita Batanghari
KPU Batanghari Tunggu Berkas LHKPN Anggota DPRD Terpilih
KPU Batanghari menunggu berkas administratif Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari anggota DPRD Kabupaten
Penulis: Srituti Apriliani Putri | Editor: Heri Prihartono
Laporan Wartawan Tribunjambi.com Srituti Apriliani Putri
TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari saat ini masih menunggu berkas administratif Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari anggota DPRD Kabupaten Batanghari terpilih.
Komisioner KPU Batanghari, Muhammad Nuh, mengatakan bahwa jika ada anggota DPRD Batanghari terpilih pada pemilu yang tidak menyerahkan LHKPN-nya, maka anggota DPRD terpilih tersebut terancam tidak bisa dilantik.
"Kalau misalnya tidak menyampaikan sama sekali, maka konsekuensinya tidak akan dilantik," kata Nuh pada Selasa, (23/7/2024).
Diketahui, proses administrasi penyerahan LHKPN di KPU Batanghari berakhir pada 8 Agustus 2024.
"Pelantikan DPRD dijadwalkan pada tanggal 30 Agustus, artinya sesuai dengan aturan, 21 hari sebelum pelantikan harus sudah menyerahkan LHKPN yang artinya paling lambat kami terima pada tanggal 8 Agustus," jelas Nuh.
Ia menambahkan bahwa seluruh calon DPRD Kabupaten Batanghari yang terpilih pada pemilihan umum telah melaporkan LHKPN-nya kepada KPK.
"Saat ini masih menunggu antrian di KPK," ujarnya.
Baca juga: KPU Batanghari Masih Tunggu LHKPN Calon Terpilih DPRD Kabupaten Batanghari
Baca juga: ASN Tanjabbar yang Tak Lapor LHKPN Terancam Tidak Dibayar TPP
Target Retribusi Laboratorium Batang Hari Jambi Rp420 Juta, Baru Tercapai Rp58 Juta |
![]() |
---|
Siswi SD dari Batanghari Juara Olimpiade Matematika Gasing Tingkat Nasional |
![]() |
---|
Ingat Guru Pramuka di Batang Hari Jambi Cabuli 9 Siswi SMP? Kini Divonis 18 Tahun dan Denda Rp1 M |
![]() |
---|
Eks Guru Pramuka di Batanghari Divonis 18 Tahun karena Pelecehan Seksual 9 Anak |
![]() |
---|
Warga Sekitar Lapas Muara Bulian Gembira, Bisa Dapat Beras Harga Murah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.