Kontroversi Tapera
Publik Menentang Tapera, PSI Malah Mendukung Habis-habisan, Sebut PDIP Pahlawan Kesorean
Program Tapera yang mendapat penolakan besar dari masyarakat karena sifatnya memaksa dan tak logis diimplementasikan, juga didukung penuh oleh PSI
Penulis: Suang Sitanggang | Editor: Suang Sitanggang
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sikap kritis PSI menyikapi kebijakan pemerintah tidak terlihat lagi. Partai yang banyak dihuni anak muda ini justru kini benar-benar sangat tegak lurus dengan kebijakan Presiden Jokowi.
Program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang mendapat penolakan besar dari masyarakat, karena sifatnya memaksa dan tak logis diimplementasikan, juga didukung penuh oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam peraturan pemerintah, pekerja yang memiliki penghasilan lebih dari UMP diwajibkan menjadi peserta, dengan potongan 3 persen per bulan. Ada skema berbeda antara karyawan perusahaan dengan yang bukan penerima upah.
"Terakhir kami melakukan rapat Minggu lalu membahas Tapera. Kami keluar dengan sebuah sikap, di mana sikap tersebut adalah setuju (pemberlakuakn Tapera) dengan catatan," kata Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI.
Hal itu diungkapkannya dalam Program Kontroversi di Metro TV, yang tayang pada Kamis (6/6/2024).
Dia menyebut program ini belum banyak disosialisasikan. "Satu hal yang harus dicatat adalah Tapera itu direncanakan baru akan dimulai 2027," ujar dia.

Pernyataan tersebut sebenarnya tidak tepat, sebab dalam PP disebutkan, paling lambat diberlakukan pada tahun 2027.
"Mereka masih punya banyak PR, misalnya yang pertama ada BP lain yang kaitannya dengan perumahan, seperti Taspen," ucapnya.
Dia menyebut ini yang perlu diharmonisasikan supaya berada dalam satu paying yang sama yakni di bawah naungan Tapera. Termasuk juga program BPJS Ketenagakerjaan yang menangkut jaminan hari tua, perlu disinergikan dengan Tapera.
"Kami sudah menyatakan sikap bahwa kami setuju dengan beberapa catatan. Tapi begini, karena kami adalah bagian dari koalisi, kami adalah bagian dari tim Pak Jokowi, tentu catatan-catatan itu lebih tepat kami sampaikan langsung kepada Pak Jokowi ketimbang kami sampaikan keluar (publik)," ujar dia.
Dia juga, pernyataan politisi PDIP dan PKS yang turut dalam acara itu, seperti pahlawan kesorean.
"Mereka seperti pahlawan kesorean. Merekalah yang paling ngotot supaya undang-undang Tapera 2016 disahkan," kata Dedek Prayudi.
Politisi PDIP Deddy Sitorus langsung menimpali pernyataan tendensius dari pengurus PSI itu. "Kata siapa? Kata siapa?" ungkap Deddy.
Dia menyarankan agar Dedek Prayudi Ketua DPP PSI membaca lagi. "Kalau Anda baca bagaimana Golkar, bagaimana yang lain, maka Anda tidak akan keluarkan omongan itu," ungkap Deddy Sitorus.
Deddy kemudian menyinggung keberadaan PSI yang sebenarnya belum memiliki kontribusi dalam bernegara.
MD Kahmi Sesalkan Kekerasan di UIN STS Jambi, Minta Aparat Usut Tuntas |
![]() |
---|
Mahfud MD Singgung Kejanggalan KPK Soal Penangkapan Immanuel Ebenezer: Tidak Sesusai Defenisi Hukum |
![]() |
---|
Kasus Pengeroyokan di UIN, Polda Jambi Sebut Sudah Ada Laporan |
![]() |
---|
Batang Hari Jambi Usulkan Bantuan Benih untuk 2.000 Hektare Lahan Padi dan Jagung |
![]() |
---|
Mengerikan Rencana Awal Dwi Hartono Orang Kaya di Rimbo Bujang Tebo Bunuh dan Culik Kacab Bank BUMN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.