Analisis Politik, Siapa Calon Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran Menurut Dekan FEB UI

Menteri Keuangan sekelas/level seperti Sri Mulyani Indrawati dapat menjadi patokan dengan kecerdasaan dan juga pengalaman dan networking global.

Editor: Duanto AS
Kolase Tribun Bogor/Kompas.com
Sri Mulyani dan Prabowo Subianto 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Sosok Menteri Keuangan dinilai bakal memiliki peran penting dalam kabinet jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jadi presiden dan wakil presiden.

Pasangan Prabowo-Gibran hampir dipastikan bakal ditetapkan sebagai pemenangan Pilpres 2024.

Pasangan nomor urut 02 itu, berdasarkan real count KPU jauh mengungguli dua rivalnya.

Simak analisis politik menarik berikut ini.

Pemerintahan baru yang komitmen meneruskan program Joko Widodo ini akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang tidak mudah.

Pertama, menahan resesi ekonomi global.

Kedua, tensi geopolitik belum mereda terutama di middle east.

Ketiga, IMF menyebut pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi 2,9 persen akibat inflasi tinggi hingga kenaikan suku bunga.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menilai tim ekonomi presiden terpilih sebaiknya dari kalangan teknokrat yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.

Menurutnya, pos-pos yang sifatnya membutuhkan kemampuan teknis khususnya Kementerian Keuangan harus dapat memberikan keyakinan bagi para pelaku pasar baik domestik maupun internasional.

"Kredibilitas ini sangat penting bahwa perekonomian Indonesia ditangan orang yang benar sehingga dapat memberikan rasa aman dan memberikan kepastian," ucap Teguh kepada Tribun Network, Jumat (8/3/2024).

Teguh tak menampik penyusunan kabinet akan memberi pengaruh besar terhadap kepercayaan kepada pasar, pelaku usaha dan investor.

Presiden terpilih diharapkan dapat memilih kementerian-kementerian mana yang harus dijaga penuh.

Sebaliknya, kementerian mana yang dapat diberikan kepada kalangan parpol pengusung capres dan cawapres pemenang pemilu.

"Dalam konteks saat ini, presiden tidak ada pilihan lain selain mengokomodasi parpol koalisi tetapi harus dilihat kementerian mana yang untuk teknokrat dan kementerian yang hanya untuk kepentingan sesaat," imbuhnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved