Pemkab Sarolangun Jadi Percontohan Tetapkan KKPD

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai percontohan atau pilot project dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau yang disingkat KKPD.

Diketahui KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan oleh SKPD untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada APBD.

Setelah kewajiban pembayaran SKPD dipenuhi oleh bank penerbit kartu kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

Kepala BPKAD Sarolangun Kasyadi, mengatakan tujuan diterbitkannya KKPD antara lain untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan APBD.

"Bahwa kami sudah melakukan bimbingan teknis bersama dua OPD lainnya yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Sekretariat DPRD Sarolangun sebagai tiga OPD percontohan," kata Kasyadi, Kamis (22/2/24).

Ia juga menyebut, hasil Bimtek bersama OPD percontohan langsung mengajukan ke bank Jambi untuk menerbitkan KKPD. Intinya KKPD bisa melakukan transaksi KKPD rekanan harus punya beberapa syarat.

"Syarat yang harus dipenuhi rekanan, selain harus memiliki mesin gesek kartu juga harus punya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang didaftarkan ke Bank 9 Jambi," ungkapnya.

Ia juga berharap kedepannya mau tidak mau sudah menjadi sample harus meminta rekanan supaya mengurus qris ke BPD. Percontohan yang sudah 40-60 BPKAD, Bappeda dan sekretariat DPRD.

Baca juga: Fortuner Hitam Terguling di Broni Kota Jambi, Pengendara Dilarikan ke Puskesmas

Baca juga: Dermaga Teluk Buan Tanjabtim Hancur Usai Diserempet Tug Boat, Kerugian Mencapai Rp 2,3 Miliar

Baca juga: Yusril Tantang Kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres 2024